KEPEMIMPINAN PEMUDA DAN VISI GEOPOLITIK : PERAN DAN TANTANGAN PEMUDA INDONESIA

Pengantar

Dalam sejarah Indonesia, generasi muda selalu dicatat sebagai pelaku penting dalam setiap perubahan sosial dan politik di republik ini. Di masa pemerintahan kolonial, generasi muda terdidik yang terafiliasi di dalam organisasi sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan tampil menjadi leader, motivator, dan inspirator bagi tercapainya kesadaran nasional. Di era Orde Lama, di bawah bayang-bayang mereka yang sudah menjadi ‘golongan tua’, para pemuda ikut berusaha mempertahankan kesatuan Indonesia dari pengaruh dan dampak perang ideologi. Pada masa Orde Baru, generasi muda menjadi kekuatan kritis sekaligus berperan besar menjadi agent untuk penguatan kesadaran masyarakat dan menjadi aktor dalam membangun, memobilisasi, dan mengorganisir basis-basis gerakan untuk mengakhiri praktek politik otoritarianisme.

Dalam konteks tersebut, betapapun besaran peranan mereka bersifat relatif, para pemuda ikut ambil bagian dalam setiap proses perubahan politik pada saat mana mereka digambarkan berada dalam posisi vis a vis status quo. Di masa kini dan mendatang, peranan pemuda sebagaimana yang terwadahi dalam organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan masih terus diharapkan, namun tidak lagi sekedar menjadi kekuatan kritis untuk mengawal proses demokrasi melainkan para pemimpin bangsa yang mampu membaca peluang dalam dunia global dan membawa Indonesia sebagai negara yang maju, memiliki daya saing, mandiri, sekaligus bermartabat.

Esai ini tidak dimaksudkan untuk melakukan “glorifikasi” atas peranan pemuda yang menentukan dalam sejarah Indonesia. Sebaliknya, tulisan ini adalah upaya demitologisasi peran sentral pemuda dalam sejarah bangsa Indonesia dengan cara memahami peristiwa masa lalu dalam perspektif makro-historis sebagai bekal jangka panjang (long term) untuk mengarungi kehidupan dalam konstelasi global sekarang dan masa mendatang. Esai ini adalah suatu ikhtiar ke arah “looking back creating the future”.

Secara eksplisit judul esai ini menekankan kepemimpinan pemuda yang memiliki visi geopolitik. Ada dua asumsi dibelakangnya. Pertama, asumsi historis bahwa keberhasilan pemuda Indonesia dimungkinkan oleh kejelian mereka dalam membaca konstalasi dunia internasional dan peluang-peluang yang muncul. Kedua, asumsi aksis-mikro bahwa peluang-peluang itu bisa diraih apabila kaum muda mempersiapkan diri guna membangun basis kemandirian ekonomi dan politik dalam relasinya dengan kecenderungan dunia yang semakin tergantung pada kekuatan-kekuatan kapitalis dunia. Asumsi ini menggabungkan perspektif makro-historis dan mikro-historis sekaligus.

Peran Pemuda di Berbagai Masa

Sejarawan Ortega Y Gasset pernah mengatakan, “kita harus mengerti sejarah secara keseluruhannya bukan untuk mengulanginya, tetapi justru untuk meninggalkannya”. Sejarah Indonesia harus dipahami ulang secara kritis. Dengan cara ini kita bisa sedikit jujur menyadari kekuatan dan kelemahan bangsa sendiri, dan selanjutnya lebih percaya diri menyongsong masa depan.

Seperti perspektif yang biasa digunakan oleh para peminat sejarah makro, saya melihat bahwa bangsa Indonesia selalu berjalan terseok-seok di belakang sejarah dunia. Pertama, ketika dunia sudah mengalami pergeseran konstelasi geopolitik internasional pasca Perang Dunia (PD) I tahun 1916, sekelompok pemuda Indonesia yang tergabung dalam berbagai asosiasi seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatra, Jong Ambon, dan lainnya baru mulai membayangkan suatu komunitas bangsa, atau imagined community dalam istilah Ben Anderson, yang bernama Indonesia. Komunitas bangsa tersebut dirumuskan dan dideklarasikan pada Oktober 1928 dimana peristiwa ini berlangsung dengan selisih waktu 12 tahun setelah terjadinya patahan sejarah dunia yakni selesainya PD I.

Kedua, Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan pemuda Soekarno dan Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia pada tahun 1945 terjadi setelah memanfaatkan vacuum of power menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua di Pasifik. Peristiwa ini hampir mustahil terjadi pada tanggal tersebut jika saja kelompok pemuda tidak bersikeras mendesak Soekarno dan Hatta untuk menyusun dan membacakan naskah proklamasi.

Generasi awal kemerdekaan merupakan generasi emas para pemuda Indonesia di masa-masa pra kemerdekaan yang meliputi Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Moh. Yamin, Sjahrir, dan lain-lainnya yang mengecap pendidikan modern dan memahami benar situasi pergolakan dunia waktu itu. Sehingga orang seperti Soekarno sejak 1936 sudah memperkirakan akan pecah konflik pada skala internasional. Ketika Perang Dunia II meletus antara Jerman, Italia, dan Jepang di satu poros yang bertempur dengan poros sekutu Eropa yang dibantu Amerika dan dimenangkan oleh poros terakhir ini pada tahun 1945, para pemuda tersebut sudah membaca celah dan mengantisipasinya dengan berbagai pertemuan yang sangat intens. Hanya dalam hitungan minggu saja, mereka berhasil mengumumkan kepada dunia internasional pada 17 Agustus 1945 tentang kemerdekaan bangsa Indonesia.

Ketiga, sejarah Indonesia lalu mengalami momen yang sangat tragis berupa pembantaian antar sesama anak bangsa menyusul sebelumnya peristiwa G/30 S 1965. Pada periode ini amat disayangkan bahwa para elit nasional waktu itu tidak secara cerdik membaca peristiwa politik dunia sehingga tidak mampu mengatasi pertumpahan darah sebagai akibat sampingan dari pertarungan geopolitik internasional. Padahal pertarungan ini sudah berlangsung sejah tahun 1958 ketika mulai terjadi perang dingin antara blok Amerika dan blok Soviet dimana masing-masing menggunakan negara Indonesia sebagai satelitnya. Sementara itu, kita tahu bahwa perang berkepanjangan antara blok Barat dan blok Timur tidak berakhir dengan military warfare, melainkan economic and cultural warfare yang dimenangkan oleh blok Barat. Dengan demikian ada selisih waktu 7 tahun dimana elit nasional gagal menyadari pertarungan geopolitik internasional yang berakibat sangat fatal bagi kehidupan bangsa Indonesia di hari-hari berikutnya: selain pertumpahan darah, tahun-tahun selanjutnya adalah pengkerdilan elemen-elemen civil society di tanah air.[1]

Dan keempat, ketika tembok Berlin runtuh pada tahun 1989 yang menandai  reunifikasi Jerman Timur dengan Jerman Barat dan sekaligus menandai rontoknya blok Timur, sebenarnya rezim Orde Baru yang otoriter bisa dijatuhkan. Sebab, blok Barat sudah tidak memiliki kepentingan lagi terhadap Indonesia karena bahaya besar komunisme sudah lewat. Namun elit nasional waktu itu tidak cepat tanggap untuk menyadari perubahan tersebut sehingga Orde Baru baru bisa diruntuhkan pada tahun 1998.

Menjelang akhir tahun 90-an, kelas menengah yang dihasilkan dari capaian pertumbuhan ekonomi selama Orde Baru berkuasa menunjukkan gejala ketidakpuasannya atas sistem politik otoriter. Kelas menengah yang termanifestasi di dalam kelompok mahasiswa, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat (NGOs), akademisi, pengusaha, dan politisi yang berada di luar sistem menjadi aktor yang mendorong terjadinya perubahan politik ke arah demokrasi. Pada kenyataannya bangsa Indonesia tidak sanggup mencuri momen tersebut dan harus menunggu waktu selama 9 tahun sejak runtuhnya tembok Berlin untuk menyaksikan rezim otoriter Soeharto dijatuhkan.

Inilah peristiwa-peristiwa nasional yang terkait dengan pergeseran geopolitik internasional, yang mana peristiwa-peristiwa pada level pertama amat dipengaruhi oleh konstelasi yang berlangsung pada level kedua. Jika demikian halnya maka pertanyaan kritis kita lalu adalah seberapa determinan sebenarnya peranan generasi muda sebagai pelaku perubahan sosial dan politik di sepanjang sejarah republik yang telah lewat?

Jawabannya tentu bersifat relatif. Jika kita mengkaji peristiwa kejatuhan Soekarno, penelitian baru-baru ini menyatakan bahwa keterlibatan Angkatan Darat, CIA, Pentagon dan Foreign Department Amerika berada kuat di balik kejatuhan Presiden Pertama RI tersebut. Kalaupun KAMI, KAPPI, dan lain sebagainya ikut-serta berpartisipasi maka perannya tidak cukup signifikan bila di bandingkan dengan aktor-aktor yang telah disebut sebelumnya. Demikian pula pada peristiwa reformasi 1998. Rasanya mustahil Soeharto jatuh bila tidak disertai desakan dunia internasional, khususnya tekanan lembaga keuangan internasional, IMF, kepada Presiden Soeharto dan peran para pembantu presiden yang menarik dukungan terhadapnya. Barangkali momen penting dimana para pemuda Indonesia memiliki kesadaran makro-historis, responsif, dan secara independen menggerakkan perubahan adalah saat berlangsungnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Bacaan sejarah makro di atas bukan dan tidak sama sekali bermaksud mengecilkan apalagi menihilkan peran pemuda dalam setiap gerak perubahan. Kaum muda tetaplah pemain kunci. Namun paparan diatas membeberkan suatu kenyataan historis bahwa kaum muda dan mahasiswa yang memiliki kesadaran geopolitik-lah yang cenderung lebih responsif dan mampu mengantisipasi secara cerdas pergeseran geopolitik internasional yang berpengaruh terhadap nasib bangsa serta mengambil celah patahan sejarah tersebut untuk kepentingan nasional. Mengapa? Sebab, dalam percaturan politik dan ekonomi global yang sangat berpengaruh terhadap kondisi bangsa ini, peristiwa yang berlangsung pada level nasional bahkan lokal tidak mungkin terisolasi dan mustahil immune dari pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi yang berlangsung secara global. Kondisi sejarah inilah yang kita sebut sebagai globalisasi.

Globalisasi: Berenang atau Tenggelam?

Globalisasi hadir dan melanda negara ini laksana air bah, seperti banjir bandang yang tak terbendung. Nyaris tak ada pilihan, apalagi untuk menolaknya. Kalaupun terdapat pilihan, maka pilihan itu hanya ada dua: berenang atau tenggelam. Berenang dalam samudera globalisasi berarti kita mampu bersiasat dan memanfaat situasi global sekarang ini untuk kepentingan nasional; sementara tenggelam berarti kita gagal memanfaatkannya bahkan terseret ke dalam arus ‘keterbelakangan’, jika tidak rontok sebagai suatu negara-bangsa (nation-state) yang utuh.

Mengikuti pandangan kaum realis dalam hubungan internasional, globalisasi bukan sekadar gejala yang ditandai oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi atau pertukaran dan sirkulasi budaya, gagasan, informasi, barang, uang dan lain-lain secara global. Melainkan suatu sistem dunia atau sistem internasional yang menggeser sistem yang berlaku di era perang dingin. Bila di era perang dingin ditandai oleh dominannya kedua negara  adidaya, Amerika dan Uni Soviet, maka di era globalisasi dunia hanya mengenal satu negara adikuasa. Jika di era perang dingin dunia terbelah ke dalam tiga blok: blok komunis, blok kapitalis, dan non-blok yang memisahkan secara sistemik baik sistem ekonomi, sistem politik, dan bahkan hubungan antar bangsa, maka globalisasi telah menciptakan suatu sistem atau tatanan dunia baru (new world order) yang tanpa sekat semacam itu. Bersamaan dengan runtuhnya blok Soviet (komunisme), globalisasi berarti menyebarnya nilai-nilai baru. Dunia semakin terintegrasi oleh nilai-nilai tersebut yang menyerupai suatu jaringan dimana masing-masing negara atau wilayah teritorial saling terkoneksi dan tergantung satu sama lain.

Nilai-nilai yang membuat dunia terintegrasi akibat kekalahan sistem komunis adalah dominasi kapitalisme transnasional yang digerakkan oleh ideologi pasar bebas (free market). Prinsipnya, pasar bebas diupayakan demi melahirkan efisiensi ekonomi sehingga membuka kesempatan baru bagi usaha-usaha kapitalistik di seluruh dunia. Karakteristik utama sistem ini adalah kompetisi seluas-luasnya dalam segala ruang kehidupan yang memungkinkan setiap individu terlibat di dalam pencarian keuntungan sebesar-besarnya di pasar terbuka. Bersamaan dengan tersebarnya nilai-nilai ekonomi tersebut, sebuah tatanan baru dibutuhkan baik pada skala internasional maupun skala regional dan nasional. Globalisasi dengan demikian juga melibatkan suatu tatanan baru dalam hubungan antar bangsa. Pada pokoknya tatanan politik baru tersebut dibentuk untuk mendorong agar kapitalisme neoliberal transnasional ini bisa menyebar ke seluruh dunia, ke setiap negara. Caranya adalah melalui pembukaan pasar domestik setiap negara dengan “memaksakan” agenda deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi pasar sehingga lalu-lintas barang dan jasa serta investasi modal (asing) semakin terbuka luas. Sistem politik dari tatanan baru ini bernama demokrasi liberal dimana pemilihan umum yang bebas dan terbuka menjadi prasayarat mutlak bagi keberadaan keseluruhan sistem.

Dalam arena geo-politik internasional, negara-bangsa adalah pemain utama globalisasi dengan berupaya memperoleh dominasi perdagangan melalui kemampuan teknologi yang dimilikinya sehingga memungkinkan negara-negara tersebut mendapatkan akses istimewa terhadap bahan mentah dan sumber energi dunia. Dalam pengertian itu maka dominasi perdagangan tercipta lewat perluasan pengaruh politik kawasan dan ekonomi dari negara yang dominan terhadap negara-negara subordinat. Dan, dominasi ini dilakukan dengan suatu cara dimana negara-negara tersebut berkompetisi satu sama lain untuk menguasai perdagangan dunia melalui pengembangan teknologi baru yang lebih unggul, lembaga-lembaga keuangan dan sistem pemerintahan yang kuat. Sementara itu di luar negeri, negara-negara dominan tersebut mereorganisasi pasar bahan mentah dan membangun sistem transportasi yang memperkuat posisinya.[2] Dengan cara demikian mereka bisa menguasai bahan mentah dan menguasai jalur-jalur perdagangan dunia.

Dengan pembacaan ini maka globalisasi bisa dinyatakan sebagai suatu pertarungan antar negara kapitalis (sekarang ini hampir semua negara dunia sudah menganut sistem ekonomi kapitalis) dan kelas kapitalis transnasional yang berdomisili di negara kapitalis namun berbisnis secara transnasional untuk mendapatkan akses bahan mentah, energi dan lainnya dan secara bersamaan berusaha mengamankan jalur-jalur akses tersebut demi kepentingan (nasional) masing-masing. Globalisasi merupakan arena persaingan dagang dan perebutan pengaruh atas suatu kawasan yang memiliki arti ekonomi dan politik bagi kepentingan nasional negara tertentu. Dalam arus persaingan antar kepentingan inilah saya menyebut globalisasi sebagai samudera, dan Republik ini sedang berada di tengah-tengah samudera yang berarus-gelombang besar, yakni gelombang kapitalisme (neoliberal) transnasional. Jika dalam gelombang besar tersebut Republik ini bisa berenang, selamatlah ia; namun bila tidak maka tenggelamlah ia!

Untuk menunjukkan kenyataan semacam ini barangkali kita tak perlu menelusurinya jauh-jauh. Secara geo-politik dan geo-ekonomi, negara Indonesia  memiliki arti strategis baik secara geografis maupun secara ekonomis karena sumberdaya alamnya yang melimpah. Sehingga, sejak perang dingin Indonesia menjadi sasaran bagi dunia internasional untuk menanamkan pengaruhnya. Pada era tersebut Indonesia menjadi arena pertarungan kepentingan dari negara-negara yang sedang bertarung baik secara ideologis, politis maupun ekonomis. Dalam rangka menancapkan pengaruhnya sekaligus membendung ideologi komunisme di  seluruh kawasan, Amerika memainkan peran dengan berbagai cara, mulai dari bantuan militer, bantuan ekonomi, hingga meningkatkan operasi-operasi rahasia CIA secara agresif di negara-negara seperti Filipina, Indocina dan Indonesia. Namun apa yang menarik adalah bahwa pertarungan geo-politik semacam ini tidak berhenti manakala komunisme telah berhasil dihancurkan.

Bersamaan dengan demokratisasi di Indonesia, Amerika semakin kuat memainkan perannya bersama dengan kekuatan-kekuatan baru yang menjadi pesaingnya seperti Cina di kawasan. Bahkan Vedi R. Hadiz memberi catatan penting bahwa proyek demokratisasi terjerat oleh proses-proses eksternal yang berpengaruh pada konstelasi kekuasaan di Indonesia. Demokratisasi Indonesia melekat pada proses globalisasi yang sedang berjalan, yakni suatu mekanisme tata dunia yang berpusat pada Amerika dan perluasan kepentingan ekonomi, politik dan keamanan negara adidaya tersebut. Lebih lanjut tata dunia baru ini bukan hanya dicirikan oleh hegemoni militer, politik dan ekonomi Amerika yang nyaris sulit ditandingi. Melainkan juga penggunaan kekuatan dominasi Amerika untuk mempengaruhi proses globalisasi ekonomi agar sesuai kepentingannya, kepentingan modal Amerika di dalam kapitalisme global. Di Indonesia, pemerintah Amerika sangat berkepentingan terhadap demokrasi Indonesia sebagai suatu upaya restrukturisasi kelembagaan yang akan memberikan “jaminan keamanan dan prediktabilitas yang dibutuhkan bagi kinerja kapital internasional khususnya Amerika di Indonesia dan seluruh kawasan.[3] Sulit dimungkiri bahwa situasi kontemporer ini memperlihatkan suatu kontinuitas proses yang telah tertanam sangat kuat dalam geopolitik yang berlangsung para era sebelumnya.

Fakta telanjang pertarungan geo-politik ini misalnya ditunjukkan oleh pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Collin Powell, menteri luar negeri Amerika di masa pemerintahan pertama George W. Bush Jr, dalam pidatonya di Senat Amerika Serikat. Powell menegaskan bahwa ia melihat Cina sebagai pesaing potensial meskipun tidak mesti menjadi lawan. Karena itu, ia berjanji akan menjalin hubungan baik dengan tiga negara di Asia, yakni Cina, India, dan Indonesia. Namun kepentingan Amerika tetap tidak beranjak jauh, yakni menjaga hegemoni politik ekonomi dan pengaruhnya di kawasan, yang mana dalam praktek bisa dilakukan baik lewat intervensi secara langsung atau secara tidak langsung dengan menempatkan Australia sebagai wakilnya di kawasan. Bukan berarti dengan memberikan tekanan pada pengaruh Amerika di Asia Selatan, terutama Indonesia, fakta ini mengabaikan pengaruh Cina di kawasan. Apalagi hadirnya Cina di Timor Timur setelah tahun 2006 terbukti telah mendorong negara-negara Asean untuk merangkul Timor Timur menjadi anggota ke-11. Cina juga terbukti terus menancapkan dan memperluas pengaruhnya di kawasan Asean.

Jelas bahwa fakta-fakta mengenai dinamika pertarungan geo-politik internasional ini mesti menjadi pertimbangan mendalam jika Republik ini ingin tetap survive sebagai imagined community. Harapan kita tentu saja nation-state bernama Indonesia tidak sekadar survive. Lebih jauh Indonesia mampu mencari celah di antara himpitan berbagai kekuatan raksasa global dan kekuatan-kekuatan ekonomi baru seperti Brasil, Rusia, India dan Cina (yang dikenal dengan akronim BRIC), untuk selanjutnya dengan berbekal potensi potensi dan kekuatan geopolitik serta perkembangan baru yang dimilikinya Indonesia bisa menyalip di depan.

Memahami Perkembangan Masa Kini

Sulit dimungkiri bahwa proses demokratisasi yang bergerak cepat sejak 1998 membuat profil Indonesia relatif semakin mentereng baik di kancah regional maupun di level internasional. Penyelenggaraan pemilu multipartai yang berlangsung demokratis sejak reformasi bergulir telah berhasil menciptakan situasi politik yang semakin stabil. Didukung oleh tumbuhnya institusi-institusi civil society dan pers yang bebas maka semakin terbuka bagi masyarakat untuk melakukan kontrol publik sehingga memaksa birokrasi dan lembaga-lembaga negara semakin akuntabel dan transparan. Partai politik sebagai pilar utama demokrasi pun mau tidak mau dipaksa semakin berbenah guna menjalankan fungsinya sebagai partai politik modern untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat.

Para pengamat biasanya menyebut perkembangan baru ini sebagai fase konsolidasi demokrasi.[4] Pada fase ini, institusi-institusi politik dan pelayanan publik akan semakin efektif di bawah kontrol ketat dari kalangan civil society dan masyarakat partisipatif yang kritis. Siklus dari budaya politik transaksional-material akan mengalami titik jenuh akibat desakan-desakan perubahan dari berbagai lapisan masyarakat yang tidak mau lagi terus-menerus dimanipulasi oleh demokrasi yang mengalami defisit (democracy deficit).

Jelas bahwa situasi baru ini memperlihatkan bahwa Indonesia nampak sudah melewati masa-masa gelap di bawah pemerintah otoriter Soeharto yang banyak diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia. Dengan profil baru sebagai negara demokrasi terbesar ketiga yang mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, kepercayaan luar negeri dan pasar terhadap Indonesia semakin meningkat. Apalagi dengan kepemilikan atas kandungan sumberdaya alam yang melimpah, berikut jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa yang merupakan pasar domestik yang sangat signifikan serta didukung oleh capaian pertumbuhan ekonomi yang terus menggembirakan, Indonesia diprediksi berpotensi menandingi negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India, Cina) yang sekarang tengah menggeliat menjadi kekuatan ekonomi baru dunia.

Para pengamat, lembaga keuangan dan ekonomi dunia, dan lembaga pemeringkat ekonomi dunia sangat optimistik terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Keberhasilan menjaga stabilitas politik, kepercayaan pasar, yang didukung oleh liberalisasi ekonomi dan keikutsertaan Indonesia dalam pasar bebas dalam zona maupun antarnegara telah menghasilkan angka-angka yang cukup fantastis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di prediksi akan berada di kisaran 7 persen hingga 2016, apalagi didukung oleh rasio utang terhadap PDB yang relatif rendah, yakni hanya sebesar 28 persen dan angka ini nampak terus menurun. PDB Indonesia pada 2010 telah menjadi 3.000 dollar AS meningkat dari tahun 2000 yang hanya sebesar 735 dollar AS perkapita. Tahun 2011 ini diprediksi nilai ekspor Indonesia akan menembus 200 miliar dollar AS. Peningkatan angka-angka statistik ini kemungkinan akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya mengingat potensi demografi Indonesia yang cukup menunjang dengan tingginya populasi kaum muda serta kelas menengah yang sudah berada sekitar 120 juta jiwa.

Angka-angka ini jelas sangat menggembirakan, kendatipun sesegera mungkin kita harus membuat catatan evaluatif atas berbagai kekurangan dan kekeliruan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah selama ini mengingat angka-angka peningkatan ekonomi tersebut sesungguhnya menyimpan masalah besar bagi sektor strategis negara. Sebagai dampak dari proses liberalisasi ekonomi yang tak terkontrol, ketahanan ekonomi Indonesia masih sangat rendah dan sangat bergantung pada investor asing. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kebanyakan para economic policy maker terlalu menggantungkan perekonomian pada investasi asing, menjual sektor-sektor ekonomi dan industri yang bersifat strategis, ditambah lagi kecenderungan untuk terus menggali utang yang bisa berdampak membawa beban bagi generasi mendatang. Singkatnya, banyak kebijakan liberalisasi ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah yang tidak sepenuhnya menguntungkan dan menyejahterakan bangsa Indonesia.

Data-data berikut ini jelas tak menggembirakan bagi ketahanan ekonomi nasional. Tercatat per maret 2011 sebanyak 50,6 persen atau 1.551 triliun dari 3.065 triliun total aset perbankan nasional sudah dikuasai asing. Angka kepemilikian ini meningkat dari Juni 2008 yang telah mencapai 47,02 persen. Asuransi juga mengalami hal serupa. Dari 45 perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia, tidak sampai setengahnya yang murni milik Indonesia. Kalau dikelompokkan, dari asuransi jiwa yang ekuitasnya di atas 750 miliar hampir semuanya adalah usaha patungan. Dari sisi perolehan premi lima besarnya adalah perusahaan asing. Pasar modal juga demikian. Total kepemilikan investor asing sebesar 60-70 persen dari semua saham perusahaan yang dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek. Hal yang sama juga menimpa BUMN. Dari seluruh BUMN yang telah diprivatisasi kepemilikan asing sudah mencapi 60 persen. Adapun di sektor minyak dan gas, porsi operator gas nasional hanya 25 persen, selebihnya dikuasai pihak asing.[5] Apa yang nampak dari data-data di atas menunjukkan suatu gejala sangat yang kontradiktif. Demokrasi politik tidak diiringi dengan demokrasi ekonomi sehingga yang nampak adalah gejala “masochisme ekonomi” berupa penyerahan kedaulatan ekonomi nasional kepada asing. Sebuah gejala psiko-historis yang oleh Soekarno disebut sebagai “mental inlander”; suatu jejak mentalitas masyarakat terjajah yang hingga kini masih dianut oleh para policy maker kita.

Tantangan kita

Fakta-fakta yang baru saja disebutkan di atas, yakni fakta ketergantungan ekonomi dan politik, adalah tantangan terbesar bangsa ini di masa sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, menurut hemat saya, tantangan terbesar bangsa ini adalah bagaimana keluar dari bangsa yang bermental inlander menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Pada mulanya istilah ini merupakan kategori penduduk. Namun dalam perkembangannya ia berubah menjadi mentalitas kaum pribumi. Mentalitas yang menjadi asing di negeri sendiri, buta potensi lokalnya sendiri, tidak percaya diri, serta selalu merasa rendah diri atau kalah dengan bangsa asing. Mentalitas demikian itu bisa dianut oleh para intelektual, politisi bahkan para birokrat dan pemimpin pemerintahan yang lebih suka mengabdi pada kepentingan asing dari pada berjuang sekuat tenaga untuk mengabdi kepada rakyat sendiri yang miskin dan hidup merana. Mereka biasanya melakukan hal itu demi suatu prestise, merasa sejajar dengan bangsa lain, mempertahankan kekuasaan, dan sekaligus untuk memperkaya diri sendiri.

Seiring dengan mentalitas di atas, kepekaan terhadap struktur ekonomi dan politik global menyadarkan kita bahwa pengaturan ekonomi nasional didikte oleh sistem kapitalisme global yang dikendalikan oleh negara-negara kapitalis dominan. Dalam hubungan ekonomi dunia terjadi akumulasi modal yang tak seimbang di tingkat global: terjadi penyerapan surplus ekonomi dari negara pinggiran ke negara-negara pusat, yang berakar sejak zaman kolonial. Akibatnya adalah di Indonesia selama ini tidak ada proses akumulasi internal, sektor ekonomi kecil dan menengah di dalam negeri tidak tumbuh.

Apa yang Harus Kita Lakukan?

Esai ini secara tegas hendak menawarkan suatu proposal gagasan: kepemimpinan nasional di masa yang akan datang adalah pemimpin muda yang bervisi geo-politik, dari manapun mereka asal-usulnya. Tentu saja gagasan semacam ini mustahil berjalan sendiri, ia perlu skenario besar yang melibatkan semua komponen gerakan pemuda dan mahasiswa Indonesia.

Anis Baswedan, intelektual yang sangat populer belakangan ini, pernah melakukan pembacaan terhadap tipe jalur rekrutmen kepemimpinan (ruling elite) di Indonesia. Pertama, ruling elite-nya adalah kaum intelektual, yakni mereka yang telah mengenyam pendidikan modern. Generasi ini dimulai setelah Belanda melancarkan politik etis dan berakhir hingga tumbangnya Soekarno. Kedua, ruling elite-nya adalah mereka yang berasal dari kalangan angkatan bersenjata. Generasi ini mulai terekrut selama masa perjuangan fisik, yakni pada dekade 1940-an. Ketiga, ruling elite-nya adalah aktivis, yakni mereka yang berasal dari jalur organisasi massa atau politik sejak tahun 1960-an. Ruling elite jenis ini mulai merambah di tengah kemapanan rezim Soeharto dan diperkirakan akan memudar pada tahun 2020-an. Keempat, the ruling elite yang berasal dari pelaku bisnis atau pengusaha. Generasi ini terekrut lewat pasar atau dunia bisnis sejak tahun 1990 dan akan memulai periode maturasinya pada tahun 2020-an.[6]

Prediksi Baswedan mengenai kemungkinan politik (political probability) berupa terjadinya perubahan secara mencolok dari ruling elite di masa mendatang kemungkinan akan benar-benar terealisasi jika masa transisi politik berhasil dilalui dan masuk ke fase konsolidasi demokrasi. Tetapi, yang penting, menurut saya, bukan dari mana the ruling elit ini berasal, melainkan apakah mereka mampu membawa bangsa ini menuju kejayaan. Oleh karena itu, prediksi Baswedan bisa kita abaikan dengan asumsi bahwa kelompok-kelompok tersebut bisa hadir secara bersamaan menjadi the ruling elite di masa yang akan datang. Caranya adalah dengan meletakkan semua kemungkinan itu dalam sebuah agenda bersama.

Di bagian awal esai ini saya sudah memperlihatkan bagaimana bangsa Indonesia terseok-seok di belakang sejarah dunia. Setelah sekian lama dijajah oleh imperialisme, di kemudian hari bangsa Indonesia terkena dampak mematikan peran dingin antara dua blok yang saling berseteru: blok komunis vs blok kapitalis. Namun kita juga mulai belajar dan melihat bagaimana dulu bangsa ini pernah memiliki elit nasional yang mampu membaca konstelasi internasional dan memiliki kemampuan membaca psikologi bangsanya sehingga mampu memerdekakan Indonesia.

Untuk tidak mengulangi kekeliruan-kekeliruan masa lalu, menurut hemat saya, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, kepemimpinan nasional di masa depan harus dipegang oleh kaum muda yang memiliki kecerdasan geo-politik, peka terhadap struktur global sehingga mampu memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di balik pertarungan ekonomi dan politik internasional. Taruhlah misalnya posisi strategis wilayah Indonesia yang berada di jalur perdagangan dunia, pemerintah bisa memanfaatkan Selat Malaka sebagai arena perdagangan internasional yang memberikan jaminan keamanan bagi semua kekuatan Amerika maupun Cina demi kepentingan nasional.

Kedua, kaum muda harus mengambil pelajaran dari kekeliruan masa lalu pendahulunya yang telah membawa ekonomi nasional ke dalam struktur ekonomi internasional dengan cara mengabdi kepada kepentingan luar negeri dan mengorbankan kepentingan politik rakyat. Apa yang bisa kita lakukan adalah membangun tradisi politik baru yang tidak mengalienasikan diri dari kehidupan masyarakat yang miskin dan membuang jauh-jauh mentalitas inlander. Dengan kata lain, semangat kaum muda harus mendorong bangsa ini mencapai kemandirian ekonomi dengan membangkitkan ekonomi kerakyatan, termasuk di dalamnya adalah membangkitkan sektor ekonomi kreatif. Upaya ini bisa dilakukan dengan berbagai cara:

(a) Melalui organisasi-organisasi dan asosiasi-asosiasi yang mereka bentuk, kaum muda dan mahasiswa terlibat secara proaktif menyelenggarakan pendidikan kaderisasi yang bersifat informal. Pendidikan ini bertujuan untuk mencetak kader-kader pemimpin masa depan baik sebagai calon intelektual/akademisi, politisi maupun pengusaha yang memiliki kecerdasan geo-politik dan semangat nasionalisme yang tinggi untuk menopang pembangunan politik dan ekonomi yang mandiri di masa yang akan datang. Pengalaman selama ini membuktikan bahwa apa yang membedakan kaum muda yang tidak ikut serta di dalam organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan adalah bahwa di dalam organisasi-organisasi tersebut ditanamkannya nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesia-an. Dalam organisasi-organisasi tersebut mereka bukan hanya dididik untuk belajar mengemban tanggung jawab institusi dan mengemban misi, melainkan juga menjadi leader yang dapat berjuang untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Penanaman nilai-nilai tersebut menjadi pembeda utama antara mereka yang tergabung di dalam organisasi pemuda dan mahasiswa dengan yang tidak. Tentu saja bukan mustahil, kelak Indonesia akan mempunyai tenaga kerja usia produktif berketerampilan tinggi yang melimpah dan pemimpin nasional (ruling elite) yang berpikir strategis, yang selain memiliki daya saing tinggi juga memiliki kecerdasan geo-politik dalam konteks hubungan ekonomi dan politik antar bangsa-bangsa.

(b) Mengawasi atau menyelenggarakan kegiatan advokasi kebijakan anggaran yang pro-rakyat, yakni mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran untuk pengembangan ekonomi kerakyatan seperti pengembangan industri kecil dan menengah, khususnya industri rumah tangga dan industri kreatif lainnya. Pembuatan unit usaha dalam skala mikro dan menengah sebagai batu loncatan (stepping stone) bisnis juga menjadi penting mengingat potensi bahan baku dan pasar domestik yang tinggi. Selain berupaya untuk mengatasi defisit perdagangan dengan negara lain akibat tingginya lonjakan produk impor, diharapkan juga produk yang dihasilkan dari unit-unit usaha dapat mengisi kesempatan pasar ekspor yang sudah jauh lebih terbuka melalui zona bebas perdagangan (free trade area). Secara keseluruhan kehidupan ekonomi dan politik masa depan adalah suatu politik perekonomian nasional, yang oleh M Dawam Rahardjo disebut sudah harus bergeser dari ketergantungan (dependency) menuju kesalingtergantungan (interdependecy).[7]

Ketiga, gerakan pemuda dan mahasiswa Indonesia harus terlibat dan menjadi bagian penting dari global civil society. Mereka harus proaktif mendorong isu-isu hak asasi manusia dan keadilan global sehingga ikut serta memberi tekanan kepada dunia internasional agar menghentikan atau setidaknya mengurangi eksploitasi ekonomi terhadap negara-negara berkembang. Perkembangan belakangan menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya misalnya, bagaimanapun Indonesia belakangan telah memperlihatkan suatu agenda global yang jelas dengan jaringan diplomatik yang sangat luas. Indonesia memiliki program regional untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Jelas hal ini akan menambah bobot diplomasi dan keuntungan geopolitik bagi pemerintah Indonesia yang terus berupaya membangun pengaruh di kawasan Asia Tenggara dan secara luas di Asia dan dunia.

Keempat, secara internal, organisasi pemuda dan mahasiswa hendaknya mempersiapkan para anggotanya dengan kapasitas pengetahuan dan keahlian tertentu sehingga mempunyai kekhususan (specialist) dalam leading sector. Mengapa demikian? Tuntutan dunia kerja mendatang adalah makin ketatnya syarat-syarat administratif dan keahlian yang diminta oleh pasar. Di lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya pun berlaku hal demikian kecuali jabatan politik nonkarir yang cenderung syarat administratifnya tidak terlalu berat. Dengan demikian, selain penguatan keluar maka perlu juga dilakukan penguatan ke dalam. Dalam organisasi mahasiswa misalnya, secara internal perlu semakin mengintensifkan kajian dan pelatihan yang sifatnya fakultatif untuk menghasilkan kader-kader yang memiliki keunggulan kompetensi. Peningkatan jumlah pemuda yang memiliki keahlian dan kemandirian secara otomatis akan mengurangi jumlah pengangguran dan pemaksimalan usia produktif. Dengan demikian organisasi pemuda akan memiliki kontribusi besar bagi peningkatan jumlah entrepreneur yang mempunyai kemampuan daya saing baik dalam produk maupun mental kerja dengan bangsa-bangsa lain.

Penutup

Bangsa Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu membawa seluruh rakyat hidup dalam kemakmuran. Dalam hal ini organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan bisa menjadi pabrik kepemimpinan nasional di masa mendatang. Tentu saja ini tidak mudah. Diperlukan skenario bersama yang memungkinkan elemen-elemen generasi muda mengambil peran dan mampu menghadapi tantangan politik dan ekonomi global yang berlangsung dewasa ini.

Esai ini jelas bukan sebuah gagasan yang bersifat final. Gagasan ini lebih merupakan suatu ajakan dialog dan membangun kesadaran bersama mengenai tantangan dan peluang kaum muda Indonesia dalam makro-politik ekonomi dunia.

---

[1] Orde Baru bekuasa sangat lama karena melakukan upaya depolitisasi. Depolitisasi tersebut dalam prakteknya dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mengkandangkan dan mematikan jalur komunikasi mahasiswa lewat kebijakan  NKK/BKK. Kedua, memfasilitasi penyatuan berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan ke dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) agar lebih mudah dikontrol dan diarahkan. Ketiga, melakukan penyederhanaan partai politik atau yang lebih dikenal dengan nama fusi partai politik. Fusi politik menggabungkan partai-partai berbasis Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai-partai di luar basis Islam ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Keempat, pemberlakuan asas tunggal Pancasila ke seluruh organisasi politik, sosial, dan agama. Ideologi Pancasila ala Orde Baru dan perangkat nilai lainnya berfungsi sebagai alat pembenaran untuk mempertahankan stabilitas politik. Kelima, mengggunakan perangkat pemaksa kekerasan negara, tentara dan polisi, untuk menghancurkan setiap potensi dan kekuatan kritis.

[2] Bunker, Stephen G. and Ciccantell, Paul S., Globalization and the Race for Resources, Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2005, Hal. 224

[3] Hadiz, Vedi R., Empire and Neoliberalism in Asia, London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006, Hal. 124

[4] O’Donnel dan Schmitter menyebut transisi demokrasi sebagai masa peralihan dari satu rezim politik otoriter ke rezim politik demokrasi. Fase ini dicirikan dengan terjadinya berbagai macam kemungkinan dan ketidakpastian yang sangat bergantung dari negosiasi atau kompromi antar aktor politik lama dan baru. Konsolidasi demokrasi terjadi pada saat struktur dan proses baru itu telah stabil dan menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat yang khususnya terkait dengan otoritas normative. Lihat: O’Donnell, Guillermo dan Schimitter, Philippe C.,  Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian, Jakarta: LP3ES, 1993

[5] Dikutip dari Kompas, lihat: http://m.kompas.com/news/read/2011/05/23/07263157/Ekonomi.Indonesia. Didominasi.Asing

[6] Baswedan, Anis, Gerak Zaman dan Sirkulasi Kepemimpinan, Kompas 6 Juni 2007.

[7] Rahardjo, Dawam R., Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia, Prisma, vol 28, Oktober 2009

4 PILAR KEBANGSAAN

Empat pilar kebangsaan, tema yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat dalam diskusi. Empat pilar semakin mendominasi dengan semakin derasnya gelombang modernisasi yang semakin mereduksi semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam fantasi labirin demokrasi yang menurut saya masih banyak konflik vertikal maupun horizontal dalam masyarakat.

Terlebih dahulu kita mulai dari mengenal kata “Pilar”, pilar adalah tiang penguat/penyangga, selanjutnya saya menghubungkan dengan empat pilar kebangsaan, artinya ada empat tiang penguat / penyangga yang sama sama kuat, untuk menjaga keutuhan berkehidup kebangsaan Indonesia. Dapat saya simpulkan bahwa 4 pilar kebangsaan adalah 4 penyangga yang menjadi panutan dalam keutuhan bangsa indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhineka Tunggal Ika, NKRI. Empat pilar kebangsaan yang dikampanyekan untuk menumbuhkan kembali kesadaran cinta tanah air untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya 4 pilar kebangsaan yang merupakan mantra ajaib dalam membina persatuan belum di jelaskan bagaimana sampai ia menjadi begitu ampuh sebagai jurus tanpa data fakta sejarah dan perjalanannya.

Namun jika mantra ini dihadapkan kembali pada Preambule UUD’45 maka akan kita temui suatu rangkaian peristiwa sejarah sehingga membentuk tahapan filosofis NKRI.

Memaknai 4 alinea dalam Preambule UUD’45, ini merupakan rangkuman sejarah Bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda 1928, hingga dibentuknya NKRI melalui pengesahan konstitusi UUD’45 pada 18 Agustus 1945.

1. Alinea pertama mengutarakan tentang sikap Bangsa Indonesia yang tidak mau dijajah dan tidak akan pernah menjajah dalam bentuk apapun, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, hal ini menjelaskan bahwa setiap Bangsa memiliki harkat dan martabat hidup yang setara. Tersirat alinea pertama menceritakan komitmen “Bhineka Tunggal Ika”. Komitmen untuk bersatu menjadi sebuah cita-cita untuk Mengangkat Harkat dan martabat agar sejajar dengan bangsa lain di dunia.
2. Alinea kedua  menceritakan proses perjuangan dan pergerakan telah sampai pada saat yang berbahagia hingga mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. secara tersirat menceritakan peristiwa 1 juni 1945 dimana Bangsa Indonesia Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Indonesia.
3. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, untuk mengangkat harkat dan martabat Indonesia pun menyatakan kemerdekaan.Ini sangat jelas menceritakan peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.
4. Alinea keempat menceritakan peristiwa setelah Bangsa Indonesia merdeka yaitu didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pancasila dan diatur dalam suatu Undang-undang Dasar, dengan sangat jelas menceritakan peristiwa Pengesahan UUD’45 dan Penetapan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Rumusan tersebut membentuk kerangka filosofis NKRI yaitu ; Sumpah Pemuda sebagai komitmen Bhineka Tunggal Ika, Pancasila Dasar Indonesia Merdeka, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan UUD’45

Ke-4 Pilar ini merupakan kandungan dari 4 peristiwa yaitu ; Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Penetapan Pancasila pada 1 Juni 1945, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan pengesahan UUD’45 pada 18 Agustus 1945, inilah kronologi terbentuknya NKRI.

• Cara menjaga Empat Pilar Kebangsaan

Ada empat pendekatan untuk menjaga empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat pendekatan tersebut yaitu pendekatan kultural, edukatif, hukum, dan struktural, dibutuhkan karena saat ini pemahaman generasi muda terhadap 4 pilar kebangsaan menipis.

1. Pendekatan kultural adalah dengan memperkenalkan lebih mendalam tentang budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda. Hal ini dibutuhkan agar pembangunan oleh generasi muda di masa depan tetap mengedepankan norma dan budaya bangsa. Pembangunan yang tepat, harus memperhatikan potensi dan kekayaan budaya suatu daerah tanpa menghilangkan adat istiadat yang berlaku. Generasi muda saat ini adalah calon pemimpin bangsa, harus paham norma dan budaya leluhurnya. Sehingga di masa depan tidak hanya asal membangun infrasturktur modern, tetapi juga menyejahterakan masyarakat
2. Pendekatan edukatif perlu karena saat ini sangat marak aksi kriminal yang dilakukan generasi muda, seperti tawuran, pencurian, bahkan pembunuhan. Kebanyakan aksi tersebut terjadi saat remaja berada di luar sekolah maupun di luar rumah. Oleh sebab itu perlu ada pendidikan di antara kedua lembaga ini. Di rumah kelakuannya baik, di sekolah juga baik. Namun ketika di antara dua tempat tersebut, kadang remaja berbuat hal negatif. Ini yang sangat disayangkan. Orangtua harus mencarikan wadah yang tepat bagi anaknya untuk memaknai empat pilar kebangsaan semisal lewat kegiatan di Pramuka.
3. Pendekatan hukum adalah segala tindakan kekerasan dalam bentuk apapun harus ditindak dengan tegas, termasuk aksi tawuran remaja yang terjadi belakangan. Norma hukum harus ditegakkan agar berfungsi secara efektif sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku kriminal sekaligus menjadi pelajaran bagi orang lain.
4. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan struktural. Keempat pilar ini perlu terus diingatkan oleh pejabat di seluruh tingkat. Mulai dari Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, kepala desa, camat, lurah sampai bupati/wali kota hingga gubernur.

Salah satu solusi menjawab krisis moral yang terjadi di Indonesia adalah melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan ini memperkokoh karakter bangsa dimana warga negara dituntut lebih mandiri, tanggung jawab, dan mampu menghadapi era globalisasi melalui transmisi empat pilar.

Fungsi Pancasila adalah sebagai petunjuk aktivitas hidup di segala bidang yang dilakukan warga negara Indonesia. Kelakuan tersebut harus berlandaskan sila-sila yang terdapat di Pancasila.

Sedangkan UUD 1945 merupakan konstitusi negara yang mengatur kewenangan tugas dan hubungan antar lembaga negara. Hal ini menjiwai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sadar segenap warga bangsa untuk mempersatukan wilayah nusantara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika melengkapi ketiga hal tersebut karena mengakui realitas bangsa Indonesia yang majemuk namun selalu mencita-citakan persatuan dan kesatuan

TENTANG ORGANISASI DAN SENTRALISASI DEMOKRASI

MENGARAHKAN ORGANISASI

Sifat dari organisasi adalah kumpulan orang, kumpulan kepala yang masing-masing mengalami dan melakukan proses pembentukan yang berbeda-beda. Organisasi adalah benda dan orang yang bergabung di dalamnya adalah pengemudi sekaligus mesin-mesin "kendaraan" ini. Organisasi adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan, karenanya persoalan bagaimana mencapai tujuan itulah pengarahan jalan organisasi menjadi penting. Dengan berbeda-bedanya proses yang dialami dan dijalankan dalam setiap individu yang bergabung dalam organisasi, maka ide-ide untuk mengarahkan organisasi juga akanlah berbeda-beda.

 MAKNA ORGANISASI

Jika sebuah organisasi mencita-citakan dirinya untuk kepentingan seluruh anggotanya, kesamaan kepentingan haruslah merupakan kesepakatan bersama, baik menggunakan sebuah permusyawaratan ataupun setelahnya melalui kesepakatan atas hasil permusyawaratan. Dan hal tersebut haruslah juga termasuk di dalamnya mengenai bagaimana melaksanakan kesamaan kepentingan ini. Untuk itu, pembicaraan mengenai hal-hal tersebut haruslah melibatkan semua anggota organisasi. Proses inilah yang dinamakan demokrasi. Dan harus diingat, anggota adalah supir sekaligus mesin kendaraan yang bernama organisasi, sehingga hasil-hasil dari proses demokrasi tersebut harus juga dijalankan oleh semua anggota organisasi.

Jika anggota organisasi dipaksa untuk bekerja tanpa pernah ikut "menyupir" organisasi, maka organisasi itu tidak demokratis. Organisasi kemudian menjadi tak lebih menjadi sebuah kendaraan bagi individu-individu yang mengarahkannya. Jika hasil-hasil dari proses demokrasi tersebut tidak dijalankan oleh anggota-anggotanya, maka organisasi akan tidak memiliki makna dan berubah menjadi hanya kumpulan orang saja.

Makna demokrasi juga harus dipandang dalam hubungan anggota dengan organisasi. Seorang anggota yang baik haruslah paham bahwa setiap keputusan organisasi adalah berprinsip kepada tunduknya minoritas kepada mayoritas. Keputusan yang didukung oleh massa yang lebih banyak harus diterima oleh pihak minoritas, dan mereka tetap harus menjalankan keputusan itu.

 

HIRARKI

Ketika organisasi melingkupi jumlah anggota yang besar, ataupun menggapai jarak yang menghambat mobilitas anggota-anggota organisasi untuk menjalankan semua tugas-tugas organisasi, maka dibutuhkan lapisan-lapisan organisasi dari mulai untuk mengurus keseluruhan organisasi sampai untuk mengurus kumpulan anggota ataupun wilayah yang lebih bersifat lokal.

Lapisan-lapisan ini bertingkat mengerucut dalam hal jumlah organ-organnya. Ada ratusan komisariat, puluhan kota, belasan wilayah, dan satu kepemimpinan nasional. Tetapi tingkat perhatian kerjanya semakin meluas: sebatas kampus, sebatas kota, sebatas wilayah, dan senasional. Seseorang yang ditempatkan di organ tingkat nasional akan lebih memperhatikan persoalan-persoalan nasional, secara keseluruhan. Tidak sebatas satu kota, ataupun bahkan satu kampus. Meski begitu, ia tidak boleh melupakan bahwa persoalan yang lebih lokal tetap harus menjadi perhatiannya, karena persoalan yang lebih lokal adalah juga persoalan secara nasional.

SENTRALISME

Dalam melakukan perjuangan, dengan segala keterbatasan yang kita alami, konsentrasi kerja (memprioritaskan kerja) adalah sangat diperlukan. Daya pukul organisasi kita akan selalu terbatas dibanding dengan kondisi obyektif, baik itu kondisi alam ataupun lawan-lawan kita. Ketika perhatian dan sumber daya organisasi terpencar-pencar ataupun sulit diarahkan/dikonsentrasikan, maka organisasi revolusioner tak akan mampu melakukan perlawanan.

Sentralisme bermakna memusatkan seluruh kerja dan sumber daya kepada kepemimpinan organisasi. Sentralisme juga bermakna hanya ada satu keputusan organisasi dalam setiap persoalan organisasi, dan semua organ dan anggota harus tunduk kepada keputusan tersebut.

Dalam kaitannya dengan hirarki, sentralisme dijabarkan sebagai berikut. Lapisan yang mengurus cakupan kerja ataupun jumlah orang yang lebih kecil haruslah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lapisan organisasi yang mengurus cakupan kerja ataupun jumlah orang yang lebih besar. Komisariat harus patuh kepada kota dan kota harus patuh kepada wilayah, kemudian wilayah harus patuh kepada nasional. Tidak ada keputusan dari organ yang di bawah yang dibolehkan bertentangan ataupun menghambat keputusan organ yang lebih tinggi dalam hirarki. Dalam kerja-kerja administratif, sentralisme juga bermakna adanya laporan dari organ yang lebih rendah ke organ di atasnya.

Sentralisme juga harus berarti bahwa seluruh aset-aset organisasi haruslah dapat dipergunakan sesuai dengan perintah organisasi, baik keuangan ataupun alat-alat kerja. Dengan begitu, seluruh aset terbaik dapat dikontrol oleh organisasi dan dapat dipergunakan untuk melakukan perlawanan yang terkonsentrasi

Terakhir, sentralisme juga bermakna bahwa anggota-anggota terbaik, termilitan, dan teruji pengalamannya haruslah ditempatkan dalam kepemimpinan organisasi. Semua organ-organ Liga, dari tingkat sel sampai wilayah haruslah memberikan anggota-anggota terbaiknya untuk organ-organ yang di atasnya.

Selain berhubungan dengan hirarki, di setiap lapisan organisasi setiap anggota yang ditempatkan di lapisan tersebut harus tunduk dan patuh kepada setiap keputusan lapisan organisasi tersebut. Seorang anggota Eksekutif Kota haruslah patuh kepada keputusan rapat Eksekutif Kota.

SENTRALISASI DEMOKRASI

Dalam sebuah organisasi revolusioner, ketika anggota juga ikut menentukan jalannya organisasi, maka sentralisme yang dibuat haruslah diarahkan oleh permusyawaratan-permusyawaratan anggota. Artinya, penggunaan aset-aset organisasi, penentuan arahan sehari-hari, dan penempatan anggota-anggota terbaik juga harus mengikuti kehendak anggotanya.

Dalam konteks pengambilan keputusan atau pemberian arahan organisasi, sentralisme demokrasi bermakna semua keputusan dari organ yang lebih tinggi harus dipatuhi oleh organ yang lebih rendah, karena keputusan organ yang paling tinggi tersebut harus dibentuk dari laporan dan rekomendasi organ yang lebih rendah. Jikapun tidak ada laporan dan rekomendasi dari organ yang di bawahnya, para anggota yang ditempatkan di eksekutif nasional, dapat mendasarkan dirinya kepada garis-garis besar arahan organisasi. Garis-garis besar arahan organisasi selama sebuah periode haruslah ditentukan oleh sebanyak-banyaknya anggota organisasi dalam Kongres.

Dalam prinsip sentralisme demokratik, pertemuan berkala sebagai proses demokrasi harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pertemuan berkala ini memberikan arahan-arahan kepada orang-orang yang ditempatkan dalam kepengurusan eksekutif (penanggungjawab pelaksanaan hasil-hasil permusyawaratan tersebut). Ini berlaku untuk semua lapisan organisasi. Sedangkan pelaksana dari hasil-hasil permusyawaratan itu adalah seluruh anggota, tergantung lapisan mana permusyawaratan itu di adakan. Jika tingkat kota, maka seluruh anggota di kota tersebut wajib melaksanakannya. Jika tingkat nasional, maka seluruh anggota organisasi tersebut wajib melaksanakannya.

Karena keterbatasan ruang, waktu, dan juga teknologi memang sampai saat ini permusyawaratan, terutama kongres, belum bisa melibatkan secara aktif dan langsung seluruh anggota organisasi. Akan tetapi prinsipnya sekali lagi, seluruh permusyawaratan yang ada dalam organisasi harus melibatkan anggota sebanyak-banyaknya, tergantung lapisan organisasinya. Adanya penggunaan perwakilan dalam organisasi Liga, karena secara finansial, fasilitas, dan kerja kita belum mampu melibatkan seluruh anggota dalam permusyawaratan seperti konferensi wilayah dan kongres.

Ini memerlukan siasat yang harus disesuaikan dengan kondisi obyektif. Kondisi-kondisi yang aman damai kita bisa memulainya dengan permusyawaratan-permusyawaratan di tingkat kampus-kampus lalu bertingkat sampai ke nasional. Namun dalam kondisi represif ataupun dalam keadaan potensi perlawanan rakyat yang siap meledak, bisa jadi hanya sebatas mengirimkan wakil dari kepengurusan eksekutif tingkat kota dan wilayah.

Selain dalam bentuk-bentuk permusyawaratan, dalam keseharian sentralisme demokratik mengambil bentuk korespondensi surat-surat dari Komisariat sampai Eksekutif Nasional dan sebaliknya. Keputusan harian (surat-surat instruktif) dari kepemimpinan nasional haruslah berdasarkan laporan dan rekomendasi serta kritik dari lapisan organisasi di bawahnya. Sampai permusyawaratan berikutnya, organ-organ yang lebih rendah harus selalu mematuhi keputusan organ yang lebih tinggi. Jikapun terjadi kesalahan instruksi, dengan segera organ yang lebih rendah mengkritik organ yang lebih tinggi.

Dalam sentralisme demokratik, secara prinsip tidak ada yang memisahkan satu kota dengan kota lain, satu basis dengan basis lain, dan tugas eksekutif baik kota, wilayah, dan nasional adalah bagaimana menciptakan keterkaitan dan kesinambungan antar organ-organ di dalam Liga, sesuai dengan hasil-hasil permusyawaratan anggota di tingkat lapisannya masing-masing. Karenanya dalam sentralisme demokratik tidak ada organ yang lebih rendah menolak kehadiran utusan yang lebih tinggi, dengan mengatakan: “Basis harus punya otonomi!”

Tidak demokratis jika organ basis (sekelompok orang atau minoritas) menolak wakil dari seluruh anggota lainnya (mayoritas), dan tidak sentralis ketika menganggap organ basis tersebut tidak harus menyerahkan aset-asetnya kepada keseluruhan organisasi.

Lalu apakah ini tidak akan mematikan organ-organ yang di bawahnya ataupun akan membuat organisasi akan dicengkeram oleh para eksekutif? Jelas jika hanya melihat sepotong seperti ini ataupun menjalankan sebatas ini memang akan seperti itu. Sekali lagi, sentralisme demokratik selalu harus dijalankan dengan melalui interaksi aktif antara para eksekutif organisasi dengan massa yang dipimpinnya. Instruksi pimpinan harus melalui dan menghadapi laporan, kritik, dan rekomendasi anggota (dengan saling berargumen). Ketika tiga hal terakhir tidak ada, wajar organisasinya tidak demokratis, karena partisipasi aktif anggota juga akan menentukan demokratis atau tidaknya organisasi Liga kita ini. Tetapi apakah ketika tidak ada laporan, kritik, dan rekomendasi rutin dari organ yang lebih rendah, instruksi organ yang lebih tinggi harus ditolak mentah-mentah, jelas juga tidak. Instruksi organ yang lebih tinggi haruslah tidak bertentangan dengan hasil-hasil kongres dan dewan nasional. Hanya jika bertentangan dengan kongres dan dewan nasional Liga, maka instruksi organ yang lebih tinggi dapat ditolak.

MENJALANKAN KERJA ORGANISASI

Kita telah membahas prinsip-prinsip umum sentralisme demokratik sebagai alat penentuan dan penjalanan kerja-kerja revolusioner kita. Kita telah mengetahui bahwa sentralisme demokratik adalah sentralisasi aktivitas kita untuk membangun kepemimpinan yang kuat, siap tempur, efektif, dan fleksibel, yang di dasari oleh sebuah keputusan dan kesepakatan seluruh anggotanya. Namun, secara lebih teknis, bagaimana cara menjalankannya, ketika konsekuensi dari sentralisme demokratik tidak adanya pemisahan yang menyebabkan pola organisasi para penindas yaitu pengurus dan anggota lainnya yang pasif. Sentralisme demokratik tidak mengijinkan adanya pemisahan birokrasi dengan rakyat. Apakah kita tidak perlu membagi-bagi tugas lagi? Semua dikerjakan oleh semua? Untuk menjawabnya mari kita lihat satu persatu.

KERJA KOLEKTIF DAN PENANGGUNG JAWAB

Kerja-kerja revolusioner kita adalah kerja-kerja keseluruhan organisasi, dengan kata lain kerja-kerja semua anggota. Kita tidak mengenal anggota yang tidak aktif, seluruh anggota harus memiliki tanggung jawab kerja karena kita tidak memisahkan antara pengurus dengan anggota ketika dalam hal kerja.

Namun, karena, sekali lagi, organisasi adalah gabungan dari individu-individu yang memiliki pemikiran masing-masing, tanpa adanya unsur yang akan menyatukan pemikiran tersebut dalam keseharian maka setiap anggota bisa jadi bekerja sekehendaknya sendiri. Unsur ini akan memberikan arahan bersama atas kerja-kerja yang dilakukan. Dalam Liga, unsur ini diwujudkan dengan pembangunan struktur organisasi, yang memiliki fungsi untuk menggalang seluruh anggota dalam kerja-kerja aktif sehari-hari organisasi.

Struktur organisasi haruslah dibangun berdasarkan kondisi organisasi (keanggotaan, cakupan wilayah, dan konsentrasi (prioritas) kerja). Artinya struktur berdiri di atas kerja dan mengarahkan kerja itu sendiri. Tak ada guna membuat banyak departemen, ataupun struktur eksekutif kota ketika tidak ada kebutuhan kerja yang mendasarinya. Tak guna membuat departemen urusan transportasi, ketika transportasi bukanlah hal yang sulit dilakukan. Tak guna membuat struktur wilayah baru ketika kota yang dikoordinasikan baru satu buah. Birokrasi berfungsi untuk menghidari kerja yang tumpang tindih (overlapping) bukan untuk menciptakan kerja yang tumpang tindih.

Kawan-kawan yang bertugas di organ-organ pimpinan seperti Komisariat, Eksekutif Kota, sampai Eksekutif Nasional adalah anggota-anggota yang harus menggalang anggota dalam kerja-kerja aktif, memberikan arahan-arahan kerja, dan memastikan (mengontrol) kerja-kerja berjalan sesuai dengan rencana. Karenanya mereka haruslah dipilih oleh anggota lainnya atas dasar bahwa merekalah yang dianggap terbaik (dari pengetahuan dan pengalaman kerja).

Kepemimpinan anggota-anggota yang ditempatkan di struktur kepemimpinan dipertanggungjawabkan secara rutin dalam permusyawaratan-permusyawaratan organisasi baik konferensi-konferensi komisariat, kota, wilayah, dewan nasional, dan konggres. Tetapi harus tetap diingat bahwa berjalannya organisasi tetaplah tanggung jawab seluruh anggota, sebagai sebuah kolektif, bukan sebatas para pengurus.

BIDANG KERJA (DEPARTEMENTAL) DAN TERITORI (WILAYAH) KERJA

Dalam membagi-bagikan tugas organisasi (membangun struktur) ada dua hal yang mendasarinya. Pertama adalah bidang kerja, yaitu jenis-jenis ataupun perhatian kerja. Secara umum, bidang kerja revolusioner ada tiga hal: aksi, pendidikan, dan penyediaan bacaan. Aksi-aksi berfungsi sebagai sarana aktivitas politik terbuka dalam melawan penindasan. Pendidikan berfungsi membentuk pola pikir yang relatif seragam pada anggota (ideologi organisasi) dan memberikan keahlian-keahlian dalam melakukan kerja-kerja. Dan penyediaan bahan bacaan adalah sarana untuk memperkaya anggota-anggota dengan informasi-informasi (pengetahuan) yang mereka butuhkan dalam menjalankan roda organisasi.

Tiga hal tersebut adalah kerja-kerja harian sebuah organisasi revolusioner. Departemen-departemen adalah struktur organisasi yang bertanggung jawab atas jalannya kerja-kerja harian ini ataupun kerja-kerja rutin yang mendukung (diperlukan) untuk berjalannya kerja-kerja ini. Secara rutin departemen-departemen dalam struktur kepemimpinan (komisariat sampai dengan nasional) memberikan arahan-arahan (instruksi), menyediakan fasilitas-fasilitas organisasi, dan melakukan perencanaan-perencanaan, sehingga anggota dapat dengan baik melakukan kerja-kerja organisasi.

Selain membawahi kerja-kerja rutin dalam bidang-bidang departemental, struktur juga harus membawahi distribusi kerja yang menangani wilayah, kota, dan komisariat. Struktur ini berhubungan dengan tempat kerja dari kerja-kerja departemental. Struktur ini juga disusun vertikal (hirarkis) untuk membagi tingkat perhatian dan fokus kerja.

Eksekutif kota lebih fokus kerjanya untuk mengurus komisariat-komisariat yang ada di dalam kotanya dan yang harus menjadi perhatiannya adalah kondisi obyektif kotanya. Eksekutif Wilayah fokus kerjanya adalah mengurus kota-kota yang ada di bawahnya dan perhatiannya adalah kondisi obyektif tingkat wilayah. Hal yang sama untuk Eksekutif Nasional dan Komisariat.

Namun dalam pembangunan kota dan wilayah janganlah mengikuti logika pembagian wilayah yang dibuat oleh penguasa. Pada saat kita masih kecil, kita tidak akan mampu mengikutinya. Contohnya, ketika belum cukup anggota dalam sebuah provinsi untuk memenuhi struktur Eksekutif Wilayahnya, ada baiknya ia digabungkan saja dengan provinsi lain yang terdekat untuk memenuhi struktur penuhnya. Karena itu dalam AD/ART kita terdapat syarat-syarat minimal pembentukan struktur Komisariat, Eksekutif Kota, dan Wilayah. Dan pada saat jumlah anggota kita sangat besar dalam sebuah komisariat, kota, ataupun wilayah, dapat dibangun struktur komisariat, kota, ataupun wilayah yang baru. Dalam sebuah komisariat ketika anggota-anggotanya melebihi syarat penuh 20 sel misalnya (berarti 200 orang) dapat dibentuk komisariat baru dalam kampus yang sama. Dalam sebuah kota (versi penguasa) jika terdapat 30 komisariat penuh, hendaknya dibuat struktur Eksekutif Kota yang baru. Artinya, struktur yang kita bangun haruslah berlandaskan kerja. Massa yang masih kecil tidak membutuhkan struktur yang banyak, cukup saja yang dapat memenuhi pembagian kerja-kerja departemental. Sedangkan massa yang sudah sangat membesar membutuhkan struktur baru untuk memberikan kepemimpinan dan fungsi-fungsi adminstratif lainnya.

Psikologi Eksistensial

Psikologi Eksistensial atau sekarang berkembang dengan nama psikologi Humanistik atau psikologi holistic berawal dari kajian filsafat yang diawali dari Sorean Kierkigard tentang eksistensi manusia. Sebelum psikologi modern membuka dirinya pada pemikiran (school of thought) berbasis emosi dan spiritual yang transenden, psikologi terlebih dahulu dipengaruhi oleh ide-ide humanistik. Psikologi humanistik berpusat pada diri, holistik, terobsesi pada aktualisasi diri, serta mengajarkan optimisme mengenai kekuatan manusia untuk mengubah diri mereka sendiri dan masyarakat. Terdapat gerakkan eksistensialisme pada abad 19 yang dikemukakan oleh seorang filsuf bernama Søren Kierkegaard. Dalil utama dari eksistensialisme adalah keberadaan (existence) individual manusia yang dialami secara subjektif

Istilah eksistensi berasal dari akar kata ex-sistere, yang secara literal berarti bergerak atau tumbuh ke luar. Dengan istilah in hendak dikatakan oleh para eksistensialis bahwa eksistensi manusia seharusnya dipahami bukan sebagai kumpulan substansi-substansi, mekanisme-mekanisme, atau pola-pola statis, melainkan sebagai “gerak” atau “menjadi”, sebagai sesuatu yang “mengada”.

Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang bersaha memahami kondisi manusia sebagaimana memanifestasikan dirinya di dalam situasi-situasi kongkret. Kondisi manusia yang dimaksud bukanlah hanya berupa ciri-ciri fisiknya (misalnya tubuh dan tempat tinggalnya), tetapi juga seluruh momen yang hadir pada saat itu (misalnya perasaan senangnya, kecemasannya, kegelapannya, dan lainnya). Manusia eksistensial lebih sekedar manusia alam (suatu organisme/alam, objek) seperti pandangan behaviorisme, akan tetapi manusia sebagai “subjek” serta manusia dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh, yakni sebagai kesatuan individu dan dunianya. Manusia tidak dapat dipisahkan sebagai manusia individu yang hidup sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan lingkungan dan habitatnya secara keseluruhan. Manusia (individu) tidak mempunyai eksistensi yang dipisahkan dari dunianya dan dunia tidak mungkin ada tanpa ada individu yang memaknakannya. Individu dan dunia saling menciptakan atau mengkonstitusikan (co-constitute). Dikatakan saling menciptakan (co-constitutionality), karena musia dengan dunianya memang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Tidak ada dunia tanpa ada individu, dan tidak ada individu tanpa ada dunia. Individu selalu kontekstual, oleh karena sebab itu tidak mungkin bisa memahami manusia tanpa memahami dunia tempat eksistensi manusia, melalui dunianyalah maka makna eksistensi tampak bagi dirinya dan orang lain. Sebaliknya individu memberi makna pada dunianya, tanpa diberi makna oleh individu maka dunia tidak ada sebagai dunia.

Psikologi eksistensial adalah ilmu pengetahuan empiris tentang eksistensi manusia yang menggunakan metode analisis fenomenologis. psikologi eksistensial bertentangan dengan pemakaian konsep kausalitas yang berasal dari ilmu-ilmu pengetahuan alam dalam psikologi.

Asal Muasal Psikologi Eksistensial dalam Psikologi

Tokoh psikologi eksistensial yang terkenal adalah Ludwig Binswanger (1881) dan Medard Boss (1903). Psikologi eksistensial menolak konsep tentang kausalitas, dualisme antara jiwa dan badan, serta pemisahan orang dari lingkungannya.

Ludwig Binswager lahir pada tanggal 13 april 1881, di Kreuzlingen, Swiss di tengah keluarga yang memiliki tradisi kedokteran dan psikiatrik kuat. Kakeknya, yang namanya kecilnya juga Ludwig adalah pendiri Belleuve Sanatorium di Kruezlingen pada tahun 1857. ayahnya Robert adalah direktur Sanatorium tersebut. Pada tahun 1911, Binswanger diangkat menjadi direktur medis Belleuve sanatorium.

Ludwig meraih gelar sarjana kedokteran dari University of Zurich tahun1907. Dia belajar dibawah bimbingan Carl Jung dan menjadi asistennya dalam Freudian society. Seperti halnya Jung, dia juga lebih terpengaruh Eugen Bleuleur, seorang psikiatri Swiss terkemuka. Dia adalah salah seorang pengikut pertama Freud di Swiss. Pada awal 1920-an, Binswanger menjadi salah pelopor pertama dalam menerapkan fenomenologi dalam psikiatri. Sepuluh tahun kemudian dia menjadi seorang analisis eksistensial. Binswanger mendefinisikan analisis eksistensial sebagai analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia yang actual. Tujuannya adalah rekonstruksi dunia pengalaman batin.

Binswanger adalah terapis pertama yang menekankan sifat dasar eksistensial dari tipe krisis yang dialami pasien dalam pengalaman terapi. Binswanger pada dasarnya berjuang untuk menemukan arti dalam penyakit gila dengan mnerjemahkan pengalaman para pasien kedalam teori psikoanalisis. Setelah membaca pendekatan filsafat Heidegger “Being in time” (1962), Binswanger menjadi lebih eksistensial dan fenomenologis dalam pendekatannya kepada para pasien. Pada tahun 1956, Binswanger berhenti menjadi direktur Sanatorium setelah menduduki posisi tersebut selama 45 tahun. Dia terus melakukan studi dan menulis sampai meninggal pada tahun 1966.

Sedangkan Medard Boss lahir di St. Gallen, Swiss pada tanggal 4 oktober 1903. kemudian menghabiskan masa mudanya di Zurich pusat aktivitas psikologi saat itu. Dia menerima gelar kedokteran university of Zurich pada tahun 1928. kemudian melanjutkan studi ke Paris dan Wina serta membiarkan dirinya dianalisis oleh S.Freud. Mulai tahun 1928, dia bergabung dengan Carl Jung yang menunjukkan pada Boss kemungkinan lepasnya psikoloanalisis dari interpretasi Freudian.

Dalam masa-masa itu, Boss membaca karya-karya Ludwig Binswanger dan Martin Heidegger. Pertemuannya dengan Heidegger pada tahun 1964 yang kemudian berlanjut dengan persahabatannyalah yang membawanya kepada psikologi eksistensial. Pengaruh dalam eksistensial sangat besar sehingga sering disejajarkan dengan Binswanger.

Konsep dasar filsafat eksistensialistik sebagai kelompok ketiga menurut Blocher adalah kerinduan manusia untuk mencari sesuatu yang penting, sesuatu yang bermakna dalam dirinya. Sesuatu yang paling bermakna di dalam diri seseorang adalah eksistensi dirinya. Perhatian yang lebih besar terhadap pribadi, terhadap manusia daripada terhadap system yang formal. Konsep identitas menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dalam kehidupan manusia. Mengenai ini, Beck (1963) menyusun beberapa paham dasar sebagai konsep dasar falsafahnya yang diambil sebagian besar dari filsafat eksistensialisme, sebagai berikut:

• Setiap pribadi bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatannnya sendiri. 
• Orang harus menganggap orang lain sebagai obyek dari nilai-nilai sebagai bagian dari perhatiannya. 
• Manusia berada dalam dunia realitas. 
• Kehidupan yang bermakna harus terhindar sejauh mungkin dari ancaman, baik fisik maupun psikis. 
• Setiap orang memiliki latar belakang keturunannya sendiri dan memperoleh pengalaman-pengalaman unik. 
• Orang bertindak atas dasar pandangan terhadap realitasnya sendiri yang subyektif, tidak karena realitas yang obyektif di luar dirinya. 
• Manusia tidak bisa digolongkan sebagai baik atau jahat dari asalnya (by nature). 
• Manusia berreaksi sebagai kesatuan organisasi terhadap setiap situasi (Gunarsa, 1996:9-13).

Prinsip Eksitensi dalam Psikologi

Psikologi eksistensial tidak mengkonsepsikan perilaku sebagai akibat dari perangsangan dari luar dan kondisi-kondisi badaniah dalam manusia. Seorang individu bukanlah mangsa lingkungan dan juga bukanlah makhluk yang terdiri dari insting-insting, kebutuhan-kebutuhan, dan dorongan-dorongan. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih, dan hanya ia sendiri yang bertanggungjawab terhadap eksistensinya. Manusia dapat mengatasi baik lingkungan maupun badan fisiknya apabila ia memang memilih begitu. Apa saja yang dilakukannya adalah pilihannya sendiri. Orang sendirilah yang menentukan akan menjadi apa dia dan apa yang akan dilakukannya.

Lalu apakah pengaruh eksistensialisme terhadap psikologi? Psikologi eksistensial ini menjabarkan psikologi yang dilandaskan pada fakta primordial dari dunia pribadi yang bermakna yang menjadi sasaran dari segenap aktivitas. Salah satu dalil dasar yang mendasari psikologi eksistensial adalah setiap manusia unik dalam kehidupan batinnya, dalam mempersepsi dan mengevaluasi dunia, dan dalam bereaksi terhadap dunia. Perhatiannya adalah pada kesadaran, perasaan-perasaan, suasana-suasana perasaan, dan pengalaman-pengalaman pribadi individual yang berkaitan dengan keberadaan individualnya dalam dunia dan di antara sesamanya. Intinya dari perspektif ini adalah melihat manusia secara keseluruhan sebagai subjek.

Sebagaimana tercermin dalam tulisan Binswanger dan Boss, psikologi eksistensial bertentangan dengan pemakaian konsep kausalitas yang berasal dari ilmu-ilmu pengetahuan alam dalam psikologi. Tidak ada hubungan sebab akibat dalam eksistensial manusia, hanya ada rangkaian urutan tingkah laku tetapi tidak bisa menurunkan kausalitas dari rangkaian tersebut. Sesuatu yang terjadi pada seorang anak-anak bukan penyebab dari tingkah lakunya kemudian sebagai seorang dewasa. Peristiwa yang terjadi mungkin memiliki makna eksistensi yang sama akan tetapi tidak berarti peristiwa A menyebabkan peristiwa B. Psikologi eksistensial mengganti konsep kausalitas dengan konsep motivasi.Untuk menjelaskan perbedaan antara sebab dan motif, Boss mencontohkan dengan jendela yang tertutup oleh angin dan manusia. Angin menyebabkan jendela tertutup, tetapi manusia termotif untuk menutup jendela karena ia tahu bahwa jika jendela terbuka maka air hujan akan masuk. Karena prinsip kausalitas kurang relevan dengan tingkah laku manusia dan sebaliknya motivasi dan pemahaman merupakan prinsip-prinsip operatif dalam analisis eksistensial tingkah laku. (Hall, Calvin S. & Lindzey, Gardner, 1993)

Struktur Eksistensi

Ada-di-Dunia (Dasein)

Merupakan dasar fundamental dalam psikologi eksistensial. Seluruh struktur eksistensi manusia didasarkan pada konsep ini. Ada-di-dunia (Dasein) adalah keseluruhan eksistensi manusia, bukan merupakan milik atau sifat seseorang. Sifat dasar dari Dasein adalah keterbukaannya dalam menerima dan memberikan respon terhadap apa yang ada dalam kehadirannya. Manusia tidak memiliki eksistensi terlepas dari dunia dan dunia tidak memiliki eksistensi terlepas dari manusia. Dunia dimana manusia memiliki eksistensi meliputi 3 wilayah, yaitu:

      Umweit (dunia biologis, “lingkungan”)

Dunia objek disekitar kita, dunia natural. Yang termasuk dalam umwelt diantaranya kebutuhan-kebutuhan biologis, dorongan-dorongan, naluri-naluri, yakni dunia yang akan terus ada, tempat dimana kita harus menyesuaikan diri. Akan tetapi umwelt tidak diartikan sebagai “dorongan-dorongan” semata melainkan dihubungkan dengan kesadaran-diri manusia.

      Mitweit (“dunia bersama”)

Dunia perhubungan antar manusia dengan manusia yang lain. Didalamnya terdapat perhubungan antar berupa interaksi manusiawi yang mengandung makna. Dalam perhubungan tersebut terdapat perasaan-perasaan seperti cinta dan benci yang tidak pernah bisa dipahami hanya sebagai sesuatu yang bersifat biologis semata.

      Eigenwelt (“dunia milik sendiri”)

Adalah kesadaran diri, perhubungan diri dan secara khas hadir dalam diri manusia.

      

      Ada-melampaui-Dunia (kemungkinan-kemungkinan dalam manusia)

Analisis eksistensial mendekati eksistensi manusia dengan tidak memakai pandangan lain selain bahwa manusia ada di dunia, memiliki dunia, ingin melampaui dunia. Akan tetapi, Binswanger tidak mengartikan ada-melampaui-dunia sebagai dunia lain melainkan mau mengungkapkan begitu banyak kemungkinan yang dimiliki manusia untuk mengatasi dunia yang disinggahinya dan memasuki dunia baru. Istilah melampaui/mengatasi dunianya dikenal juga dengan transendensi yang merupakan karakteristik khas dari eksistensi manusia serta merupakan landasan bagi kebebasan manusia.

Karena hanya dengan mengaktualisasikan kemungkinan-kemungkinan tersebut ia dapat menjalani kehidupan yang otentik, apabila ia menyangkal atau membatasi kemungkinan-kemungkianan yang penuh dari eksistensinya atau membiarkan dirinya dikuasai oleh orang-oarang lain atau oleh lingkungannya, maka manusia itu hidup dalam suatu eksistensi yang tidak otentik. Manusia bebas memilih salah satu dari keduanya.

Dasar Eksistensi

Manusia dapat hidup dengan bebas, akan tetapi bukan berarti tanpa adanya batas-batas. Salah satu batas adalah dasar eksistensi kemana orang-orang “dilemparkan”. Kondisi “keterlemparan” ini, yakni cara manusia menemukan dirinya dalam dunia yang menjadi dasarnya, merupakan nasibnya. Manusia harus hidup sampai nasibnya berakhir untuk mencapai kehidupan yang otentik. Keterlemparan juga diartikan sebagai keadaan diperdaya oleh dunia, dengan akibat orang-orang menjadi terasing dari dirinya sendiri.

Rancangan Dunia

Rancangan dunia adalah istilah Binswanger untuk menyebut pola yang meliputi cara ada di dunia seorang individu. Rancangan dunia seseorang menentukan cara bagaimana ia akan bereaksi terhadap situasi-situasi khusus serta ciri sifat dan simpton macam mana yang akan dikembangkannya.batas-batas dari rancangan tersebut mungkin sempit, dan mengerut atau mungkin lebar dan meluas.

Binswanger mengamati bahwa jika rancangan dunia dikuasai oleh sejumlah kecil kategori, maka ancamannya akan lebih cepat dialami dibandingkan bila rancangan dunia terdiri dari bermacam-macam kategori. Pada umumnya, orang memiliki lebih dari satu rancangan dunia.

Cara-cara Ada Dunia

Ada banyak cara yang berbeda untuk ada di dunia, setiap cara merupakan Dasein memahami, menginterpretasikan, dan mengungkap dirinya. Diantaranya, cara jamak (dengan menjalin hubungan-hubungan formal, kompetisi, dan perjuangan), cara tunggal (untuk dirinya sendiri), dan cara anonimitas (tenggelam di tengah orang banyak). Biasanya orang tidak hanya memiliki satu cara eksistensi, tetapi banyak.

Eksistensial

Boss tidak berbicara tentang cara-cara ada di dunia dengan arti sama seperti yang dikemukakan oleh Binswanger. Boss lebih membicarakan mengenai sifat-sifat yang melekat pada eksistensi manusia, selain itu hal lain yang dibicarakan oleh Boss adalah spasialitas eksistensi (keterbukaan dan kejelasan merupakan spasialitas (tdk diartikan dalam jarak) yang sejati dalam dunia manusia), temporalitas eksistensi (waktu (bkn jam) yang digunakan/dihabiskan manusia untuk….), badan (ruang lingkup badaniah dalam pemenuhan eksistensi manusia), eksistensi dalam manusia milik bersama (manusia selalu berkoeksistensi atau tinggal bersama orang lain dalam dunia yang sama), dan suasana hati atau penyesuaian (apa yang diamati dan direspon seseorang tergantung pada suasana hati saat itu).

Dinamika Eksistensi

Psikologi eksistensial tidak mengkonsepsikan tingkah laku sebagai akibat dari perangsang dari luar dan kondisi-kondisi badaniah dalam manusia. Seorang individu bukanlah mangsa lingkungan dan juga bukanlah makhluk yang terdiri dari insting-insting, kebutuhan-kebutuhan, dan dorongan-dorongan.

Akan tetapi ia memiliki kebebasan untuk memilih dan hanya ia sendiri yang bertanggung jawab terhadap eksistensinya. Apa saja yang dilakukannya adalah pilihannya sendiri, orang sendirilah yang menentukan akan menjadi apa dia dan apa yang akan dilakukannya.

Perkembangan Eksistensi

Konsep eksistensial perkembangan yang paling penting adalah konsep tentang menjadi. Eksistensi tidak pernah statis, tetapi selalu berada dalam proses menjadi sesuatu yang baru, mengatasi diri sendiri. Tujuannya adalah untuk menjadi manusia sepenuhnya, yakni memenuhi semua kemungkinan Dasein.

Menjadi orang dan menjadi dunia selalu berhubungan, keduanya merupakan mitra menjadi (co-becoming, Strauss). Orang menyingkap kemungkinan-kemungkinan dari eksistensinya melalui dunia, dan sebaliknya dunia tersingkap oleh orang yang ada di dalamnya. Manakala bila yang satu tumbuh dan berkembang maka yang juga harus tumbuh dan berkembang begitu pula sebaliknya apabila yang satu terhambat maka yang juga terhambat. Bahwa kehidupan berakhir dengan kematian sudah merupakan fakta yang diketahui oleh setiap orang.

Terapi

Inti terapi eksistensial adalah hubungan antara terapi dengan kliennya. Hubungan ini disebut pertemuan. Pertemuan adalah kehadiran asal satu Dasein kehadapan Dasein yang lain, yakni sebuah “ketersingkapan” satu Dasein terhadap yang lainnya. Berbeda dengan terapi-terapi formal, seperti terapi gaya Freud, atau terapi-terapi yang “teknis”, seperti terapi gaya behavioris, para terapis eksistensial sepertinya ingin terlibat intim dengan Anda. Saling beri dan saling terima adalah bagian paling alami dari pertemuan, bukan untuk saling menghakimi dan memojokkan. (Boeree, C.George, 2004)

Para analasis eksistensial menyadari kompleksitas manusia yang mereka hadapi di ruang-ruang praktek mereka. Mereka menyadari bahwa manusia bukan hanya merupakan makhluk biologis atau fisik, melainkan juga sebagai makhluk yang unik dan mempunyai kesadaran. Dengan perkataan lain, manusia tidak lain adalah tubuh (organisme) yang berkesadaran. Oleh sebab itu, mereka beranggapan bahwa pendekatan analisis eksistensial tentunya diperlukan, karena menwarkan kejernihan analisis atas pasien-pasien mereka. Gejala manusia dan pengalaman-pengalamannya tentu saja tidak bisa dikuantitafikasikan dan digeneralisasi begitu saja. Perlu pengungkapan yang lebih spesifik. Analisis eksistensial dianggap mampu melakukan tugas itu.

Dalam analisis eksistensial yang dilakukan Binswanger sebagai metode baru yang berbeda dari metode-metode yang ada sebelumnya, terlihat dalam kasus yang ditanganinya yaitu kasus “Ellen West” yang merupakan salah seorang pasiennnya. Binswanger mengadakan analisis fenomenologis mengenai tingkah lakunya dan menggunakan penemuan-penemuan tersebut untuk merumuskan eksistensi atau cara-cara ada-di-dunia pasien tersebut. Ia menyelidiki arsip-arsip di Sanotarium dan memilih kasus seorang gadis muda, yang pernah berusaha untuk melakukan bunuh diri. Kasus ini menarik karena selain buku harian, catatan-catatan pribadi dan puisi-puisinya yang penuh pesona, juga karena sebelum dirawat di sanotarium, ia telah dirawat lebih dari dua periode oleh para psikoanalis dan selama di sanitarium ia telah menerima perawatan dari Bleuler dan Kraepelin. Dalam analisis eksistensial (yang tekanannya lebih pada terapi), Binswanger pertama-tama menganalisis asumsi-asumsi yang mendasari hakekat manusia kemudian ia berhasil sampai pada pemahaman mengenai struktur tempat diletakkannya segenap system terapeutik. (Zainal A., 2002)

Medard Boss menggunakan analisis mimpi dalam terapinya terhadap seorang pasien yang menderita obsesional-complusive. Pasien ini menderita kompulsi-kompulsi untuk mencuci tangan dan membersihkan, ia sering bermimpi tentang menara-menara gereja. Pasien ini sebelumnya telah menjalani analisa Freudian dan menginterpretasikan isi mimpi tersebut sebagai simbol-simbol phalik serta menjalani analisa Jungian yang menghubungkannya dengan simbol-simbol arketif religius. Dalam dengan Boss sang pasien menceritakan tentang mimpi-mimpinya yang datang berulang-ulang seperti ia mendekati sebuah pintu kamar mandi yang selalu terkunci. Boss menunjukkan dalam pembahasannya tenang kasus itu bahwa pasien merasa bersalah, karena telah mengunci beberapa potensi yang sangat penting dalam dirinya. Ia mengunci baik kemungkinan-kemungkinan pengalaman badaniahnya maupun spiritualnya atau aspek “dorongannya” dan aspek “tuhannya”, semua itu dilakukannya untk melarikan diri dari semua masalah yang dihadapinya. Menurutnya pasien merasa bersalah bukan semata-mata bahwa ia mempunyai rasa bersalah. Pasien tidak menerima dan tidak memasukkan kedua aspek tersebut ke dalam eksistesinya, maka ia merasa bersalah dan berhutang pada dirinya. Pemahaman mengenai rasa bersalah tidak ada hubungannya dengan sikap menilai (“judgmental attitude”), yang perlu dilakukan hanyalah memperhatikan kehidupan dan pengalaman pasien secara sungguh-sungguh dan penuh rasa hormat.

Pandangan Islam tentang Eksistensi Manusia

“Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.” (Q.S. Al-Insan : 2-3)

Berbicara mengenai eksistensi manusia yang dalam hal ini psikologi eksistensial terdapat beberapa hal yang memiliki kesamaan dengan yang diajarkan dalam Islam. Seperti yang terdapat pada ayat diatas, dapat kita ambil makna bahwa sesungguhnya manusia diberikan kebebasan untuk memilih kebaikan ataupun keburukkan untuk hidup yang jelas Allah SWT telah memberikan petunjuk yang benar dan lurus, apabila kemudian mereka (manusia) mau bersyukur ataupun kufur tergantung kepada manusia itu sendiri. Karena Allah SWT telah memberikan potensi-potensi kepada manusia untuk dikembangkan dan digunakan sebaik-baiknya. Dalam memandang kebebasan menusia untuk berbuat sesuatu untuk hidupnya psikologi eksistensi juga mengungkapkan hal tersebut, manusia akan hidup dalam eksistensinya walaupun dengan pilihan hidup yang otentik dan tidak otentik manusia itu sendiri juga yang memilihnya. Namun ada hal yang tidak dapat ditemukan oleh pemakalah dalam eksistensi manusia itu sendiri. Yaitu dari mana manusia itu berasal sehingga bisa menjadi ada-di-dunia atau disebut Dasein. Manusia tidak memiliki eksistensi terlepas dari dunia dan dunia tidak memiliki eksistensi terlepas dari manusia. Tidak ada penjelasan bagaimana manusia dan dunia bisa ada. Kami memang menemukan aspek “tuhan” serta ‘spiritual’ pada analisa mimpi yang dilakukan oleh Boss akan tetapi penjelasan aspek tersebut tidak ditemukan. Seolah-olah manusia dan dunia muncul dengan begitu saja kemudian manusia itu menyadari keberadaannya maka dia ‘ada’. Sedangkan dalam ayat diatas jelas manusia diciptakan dari setetes mani yang bercampur oleh Allah SWT.

Begitu pula dalam surat Ar-Rahman ayat 4, “ Dia menciptakan manusia” serta pada ayat 7&10, “Dan langit telah ditingggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan.(7) Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk-Nya.(10)”. Bahwa manusia dan dunia adalah hasil ciptaan Allah SWT. dan tidak begitu saja ada. Memang dalam teori in terdapat konsep transendensi, akan tetapi pengertian transendensi disini menekankan pada cara manusia untuk melampaui/mengatasi permasalahan dunianya.

Kelemahan dalam Psikologi Eksistensial

Salah satu kritik terhadap psikologi eksistensial adalah ketika psikologi telah diperjuangkan untuk dapat membebaskan diri dari dominasi filsafat, justru psikologi eksistensial secara terang-terangan menyatakan kemuakkannya terhadap positivisme dan determinisme. Para psikolog di Amerika yang telah memperjuangkan kemerdekaan psikologi dari filsafat jelas menentang keras segala bentuk hubungan baru dengan filsafat. Banyak psikolog merasa bahwa psikologi eksistensial mencerminkan suatu pemutusan yang mengerikan dengan jajaran ilmu pengetahuan, karena itu membahayakan kedudukan ilmu psikologi yang telah diperjuangkan dengan begitu susah payah.

Salah satu konsep eksistensial yang paling ditentang oleh kalangan psikologi “ilmiah” ialah kebebasan individu untuk menjadi menurut apa ynag diinginkannya. Jika benar, maka konsep in sudah pasti meruntuhkan validitas psikologi yang berpangkal pada konsepsi tengtang tingkah laku yang sangat deterministic. Karena jika manusia benar-benar bebas menentukan eksistensinya, maka seluruh prediksi dan control akan menjadi mustahil dan nilai eksperimen menjadi sangat terbatas. (Hall, Calvin S. & Lindzey, Gardner, 1993)

Banyak psikolog dan sarjana psikologi baik dalam maupun luar negeri mempertanyakan keberadaan analisis eksistensial. Yang mereka pertanyakan menyangkut dasar-dasar ilmiah dari analisis eksistensial. Psikologi sebagai ilmu telah lama diupayakan untuk melepaskan diri dan berada jauh dari filsafat. Psikologi harus merupakan suatu science (ilmu pasti alami) yang independent. Padahal, analisis eksistensial mengeritik ilmu (science) dan mengambil manfaat dari filsafat (fenomenologi dan eksistensialisme). Atas dasar itu, banyak sarjana psikologi yang bertanya, apakah analisis eksistensial relevan dengan perkembangan ilmu psikologi modern?

Jawaban atas pertanyaan itu tergantung pada pemahaman kita tentang manusia. Siapakah atau apakah manusia itu? Apakah manusia pada dasarnya hanya merupakan bagian dari organisme dan atau dari materi (aspek fisik kehidupan)? Jika kita memahami manusia sebgaimana para behavioris atau psikoanalis memahaminya, yakni bahwa manusia pada dasarnya merupakan bagian dari organisme atau materi, maka analisis eksistensial tampaknya tidak diperlukan. Cukup dengan pendekatan kuantitatif dan medis, dengan eksperimen dan pembedahan otak musia, maka kita sudah cukup mampu memahami dan menyembuhkan individu (manusia) yang bermasalah (patologis). Namun, dalam praktek atau kenyataan, kita menyaksikan bahwa manusia ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar organisme dan materi. (Zainal A., 2002)

Daftar Pustaka

Abidin, Zanial, 2002. Analisis Eksistensial untuk psikologi dan psikiatri, Bandung: PT Refika Aditama.

Ahmadi, Abu. 1991. Psikologi Umum. Jakarta, PT Rineka Cipta.

Boeree, C.George, 2004. Personality Theories, Yogyakarta

Chaplin, J.P., 1999. Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Davidoff, Linda L. 1988. Psikologi Suatu Pengantar. Jakarta, Erlangga.

Gunarsa, Singgih D. 1996. Konseling Dan Psikoterapi. Jakarta, PT BPK Gunung Mulia.

Hall, Calvin S. dan Lindzey, Gardner. 1993. Teori-Teori Holistik (Organismik-Fenomenologi). Yogyakarta, Kanisius.

Hall, Calvin S. dan Lindzey, Gardner. 1993Teori-Teori Psikodinamik (Klinis). Yogyakarta, Kanisius

Hall, Calvin S. & Lindzey, Gardner, 1993. Teori-teori Holistik (Organismik-Fenomenologis), Yogyakarta : Kanisius.