MENGARAHKAN ORGANISASI
Sifat dari organisasi
adalah kumpulan orang, kumpulan kepala yang masing-masing mengalami dan
melakukan proses pembentukan yang berbeda-beda. Organisasi adalah benda dan
orang yang bergabung di dalamnya adalah pengemudi sekaligus mesin-mesin
"kendaraan" ini. Organisasi adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan,
karenanya persoalan bagaimana mencapai tujuan itulah pengarahan jalan
organisasi menjadi penting. Dengan berbeda-bedanya proses yang dialami dan
dijalankan dalam setiap individu yang bergabung dalam organisasi, maka ide-ide
untuk mengarahkan organisasi juga akanlah berbeda-beda.
MAKNA ORGANISASI
Jika sebuah organisasi
mencita-citakan dirinya untuk kepentingan seluruh anggotanya, kesamaan
kepentingan haruslah merupakan kesepakatan bersama, baik menggunakan sebuah
permusyawaratan ataupun setelahnya melalui kesepakatan atas hasil
permusyawaratan. Dan hal tersebut haruslah juga termasuk di dalamnya mengenai
bagaimana melaksanakan kesamaan kepentingan ini. Untuk itu, pembicaraan
mengenai hal-hal tersebut haruslah melibatkan semua anggota organisasi. Proses
inilah yang dinamakan demokrasi. Dan harus diingat, anggota adalah supir
sekaligus mesin kendaraan yang bernama organisasi, sehingga hasil-hasil dari
proses demokrasi tersebut harus juga dijalankan oleh semua anggota organisasi.
Jika anggota organisasi
dipaksa untuk bekerja tanpa pernah ikut "menyupir" organisasi, maka
organisasi itu tidak demokratis. Organisasi kemudian menjadi tak lebih menjadi
sebuah kendaraan bagi individu-individu yang mengarahkannya. Jika hasil-hasil
dari proses demokrasi tersebut tidak dijalankan oleh anggota-anggotanya, maka
organisasi akan tidak memiliki makna dan berubah menjadi hanya kumpulan orang
saja.
Makna demokrasi juga
harus dipandang dalam hubungan anggota dengan organisasi. Seorang anggota yang
baik haruslah paham bahwa setiap keputusan organisasi adalah berprinsip kepada
tunduknya minoritas kepada mayoritas. Keputusan yang didukung oleh massa yang
lebih banyak harus diterima oleh pihak minoritas, dan mereka tetap harus
menjalankan keputusan itu.
HIRARKI
Ketika organisasi
melingkupi jumlah anggota yang besar, ataupun menggapai jarak yang menghambat
mobilitas anggota-anggota organisasi untuk menjalankan semua tugas-tugas
organisasi, maka dibutuhkan lapisan-lapisan organisasi dari mulai untuk
mengurus keseluruhan organisasi sampai untuk mengurus kumpulan anggota ataupun
wilayah yang lebih bersifat lokal.
Lapisan-lapisan ini
bertingkat mengerucut dalam hal jumlah organ-organnya. Ada ratusan komisariat,
puluhan kota, belasan wilayah, dan satu kepemimpinan nasional. Tetapi tingkat
perhatian kerjanya semakin meluas: sebatas kampus, sebatas kota, sebatas
wilayah, dan senasional. Seseorang yang ditempatkan di organ tingkat nasional
akan lebih memperhatikan persoalan-persoalan nasional, secara keseluruhan.
Tidak sebatas satu kota, ataupun bahkan satu kampus. Meski begitu, ia tidak
boleh melupakan bahwa persoalan yang lebih lokal tetap harus menjadi
perhatiannya, karena persoalan yang lebih lokal adalah juga persoalan secara
nasional.
SENTRALISME
Dalam melakukan perjuangan, dengan segala keterbatasan
yang kita alami, konsentrasi kerja (memprioritaskan kerja) adalah sangat
diperlukan. Daya pukul organisasi kita akan selalu terbatas dibanding dengan
kondisi obyektif, baik itu kondisi alam ataupun lawan-lawan kita. Ketika
perhatian dan sumber daya organisasi terpencar-pencar ataupun sulit
diarahkan/dikonsentrasikan, maka organisasi revolusioner tak akan mampu
melakukan perlawanan.
Sentralisme bermakna memusatkan
seluruh kerja dan sumber daya kepada kepemimpinan organisasi. Sentralisme juga
bermakna hanya ada satu keputusan organisasi dalam setiap persoalan organisasi,
dan semua organ dan anggota harus tunduk kepada keputusan tersebut.
Dalam kaitannya dengan
hirarki, sentralisme dijabarkan sebagai berikut. Lapisan yang mengurus cakupan
kerja ataupun jumlah orang yang lebih kecil haruslah berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada lapisan organisasi yang mengurus cakupan kerja ataupun
jumlah orang yang lebih besar. Komisariat harus patuh kepada kota dan kota
harus patuh kepada wilayah, kemudian wilayah harus patuh kepada nasional. Tidak
ada keputusan dari organ yang di bawah yang dibolehkan bertentangan ataupun
menghambat keputusan organ yang lebih tinggi dalam hirarki. Dalam kerja-kerja
administratif, sentralisme juga bermakna adanya laporan dari organ yang lebih
rendah ke organ di atasnya.
Sentralisme juga harus
berarti bahwa seluruh aset-aset organisasi haruslah dapat dipergunakan sesuai
dengan perintah organisasi, baik keuangan ataupun alat-alat kerja. Dengan
begitu, seluruh aset terbaik dapat dikontrol oleh organisasi dan dapat
dipergunakan untuk melakukan perlawanan yang terkonsentrasi
Terakhir, sentralisme
juga bermakna bahwa anggota-anggota terbaik, termilitan, dan teruji
pengalamannya haruslah ditempatkan dalam kepemimpinan organisasi. Semua
organ-organ Liga, dari tingkat sel sampai wilayah haruslah memberikan
anggota-anggota terbaiknya untuk organ-organ yang di atasnya.
Selain berhubungan dengan
hirarki, di setiap lapisan organisasi setiap anggota yang ditempatkan di
lapisan tersebut harus tunduk dan patuh kepada setiap keputusan lapisan
organisasi tersebut. Seorang anggota Eksekutif Kota haruslah patuh kepada
keputusan rapat Eksekutif Kota.
SENTRALISASI DEMOKRASI
Dalam sebuah organisasi
revolusioner, ketika anggota juga ikut menentukan jalannya organisasi, maka
sentralisme yang dibuat haruslah diarahkan oleh permusyawaratan-permusyawaratan
anggota. Artinya, penggunaan aset-aset organisasi, penentuan arahan
sehari-hari, dan penempatan anggota-anggota terbaik juga harus mengikuti
kehendak anggotanya.
Dalam konteks pengambilan
keputusan atau pemberian arahan organisasi, sentralisme demokrasi bermakna
semua keputusan dari organ yang lebih tinggi harus dipatuhi oleh organ yang
lebih rendah, karena keputusan organ yang paling tinggi tersebut harus dibentuk
dari laporan dan rekomendasi organ yang lebih rendah. Jikapun tidak ada laporan
dan rekomendasi dari organ yang di bawahnya, para anggota yang ditempatkan di
eksekutif nasional, dapat mendasarkan dirinya kepada garis-garis besar arahan
organisasi. Garis-garis besar arahan organisasi selama sebuah periode haruslah
ditentukan oleh sebanyak-banyaknya anggota organisasi dalam Kongres.
Dalam prinsip sentralisme
demokratik, pertemuan berkala sebagai proses demokrasi harus dijalankan dengan
sungguh-sungguh. Pertemuan berkala ini memberikan arahan-arahan kepada
orang-orang yang ditempatkan dalam kepengurusan eksekutif (penanggungjawab
pelaksanaan hasil-hasil permusyawaratan tersebut). Ini berlaku untuk semua
lapisan organisasi. Sedangkan pelaksana dari hasil-hasil permusyawaratan itu
adalah seluruh anggota, tergantung lapisan mana permusyawaratan itu di adakan.
Jika tingkat kota, maka seluruh anggota di kota tersebut wajib melaksanakannya.
Jika tingkat nasional, maka seluruh anggota organisasi tersebut wajib
melaksanakannya.
Karena keterbatasan
ruang, waktu, dan juga teknologi memang sampai saat ini permusyawaratan,
terutama kongres, belum bisa melibatkan secara aktif dan langsung seluruh
anggota organisasi. Akan tetapi prinsipnya sekali lagi, seluruh permusyawaratan
yang ada dalam organisasi harus melibatkan anggota sebanyak-banyaknya,
tergantung lapisan organisasinya. Adanya penggunaan perwakilan dalam organisasi
Liga, karena secara finansial, fasilitas, dan kerja kita belum mampu melibatkan
seluruh anggota dalam permusyawaratan seperti konferensi wilayah dan kongres.
Ini memerlukan siasat
yang harus disesuaikan dengan kondisi obyektif. Kondisi-kondisi yang aman damai
kita bisa memulainya dengan permusyawaratan-permusyawaratan di tingkat
kampus-kampus lalu bertingkat sampai ke nasional. Namun dalam kondisi represif
ataupun dalam keadaan potensi perlawanan rakyat yang siap meledak, bisa jadi
hanya sebatas mengirimkan wakil dari kepengurusan eksekutif tingkat kota dan
wilayah.
Selain dalam
bentuk-bentuk permusyawaratan, dalam keseharian sentralisme demokratik
mengambil bentuk korespondensi surat-surat dari Komisariat sampai Eksekutif
Nasional dan sebaliknya. Keputusan harian (surat-surat instruktif) dari
kepemimpinan nasional haruslah berdasarkan laporan dan rekomendasi serta kritik
dari lapisan organisasi di bawahnya. Sampai permusyawaratan berikutnya,
organ-organ yang lebih rendah harus selalu mematuhi keputusan organ yang lebih
tinggi. Jikapun terjadi kesalahan instruksi, dengan segera organ yang lebih
rendah mengkritik organ yang lebih tinggi.
Dalam sentralisme
demokratik, secara prinsip tidak ada yang memisahkan satu kota dengan kota lain,
satu basis dengan basis lain, dan tugas eksekutif baik kota, wilayah, dan
nasional adalah bagaimana menciptakan keterkaitan dan kesinambungan antar
organ-organ di dalam Liga, sesuai dengan hasil-hasil permusyawaratan anggota di
tingkat lapisannya masing-masing. Karenanya dalam sentralisme demokratik tidak
ada organ yang lebih rendah menolak kehadiran utusan yang lebih tinggi, dengan
mengatakan: “Basis harus punya otonomi!”
Tidak demokratis jika
organ basis (sekelompok orang atau minoritas) menolak wakil dari seluruh
anggota lainnya (mayoritas), dan tidak sentralis ketika menganggap organ basis
tersebut tidak harus menyerahkan aset-asetnya kepada keseluruhan organisasi.
Lalu apakah ini tidak
akan mematikan organ-organ yang di bawahnya ataupun akan membuat organisasi
akan dicengkeram oleh para eksekutif? Jelas jika hanya melihat sepotong seperti
ini ataupun menjalankan sebatas ini memang akan seperti itu. Sekali lagi,
sentralisme demokratik selalu harus dijalankan dengan melalui interaksi aktif
antara para eksekutif organisasi dengan massa yang dipimpinnya. Instruksi
pimpinan harus melalui dan menghadapi laporan, kritik, dan rekomendasi anggota
(dengan saling berargumen). Ketika tiga hal terakhir tidak ada, wajar
organisasinya tidak demokratis, karena partisipasi aktif anggota juga akan
menentukan demokratis atau tidaknya organisasi Liga kita ini. Tetapi apakah
ketika tidak ada laporan, kritik, dan rekomendasi rutin dari organ yang lebih
rendah, instruksi organ yang lebih tinggi harus ditolak mentah-mentah, jelas
juga tidak. Instruksi organ yang lebih tinggi haruslah tidak bertentangan
dengan hasil-hasil kongres dan dewan nasional. Hanya jika bertentangan dengan
kongres dan dewan nasional Liga, maka instruksi organ yang lebih tinggi dapat
ditolak.
MENJALANKAN KERJA ORGANISASI
Kita telah membahas
prinsip-prinsip umum sentralisme demokratik sebagai alat penentuan dan
penjalanan kerja-kerja revolusioner kita. Kita telah mengetahui bahwa
sentralisme demokratik adalah sentralisasi aktivitas kita untuk membangun kepemimpinan
yang kuat, siap tempur, efektif, dan fleksibel, yang di dasari oleh sebuah
keputusan dan kesepakatan seluruh anggotanya. Namun, secara lebih teknis,
bagaimana cara menjalankannya, ketika konsekuensi dari sentralisme demokratik
tidak adanya pemisahan yang menyebabkan pola organisasi para penindas yaitu
pengurus dan anggota lainnya yang pasif. Sentralisme demokratik tidak
mengijinkan adanya pemisahan birokrasi dengan rakyat. Apakah kita tidak perlu
membagi-bagi tugas lagi? Semua dikerjakan oleh semua? Untuk menjawabnya mari
kita lihat satu persatu.
KERJA KOLEKTIF DAN PENANGGUNG JAWAB
Kerja-kerja revolusioner
kita adalah kerja-kerja keseluruhan organisasi, dengan kata lain kerja-kerja
semua anggota. Kita tidak mengenal anggota yang tidak aktif, seluruh anggota
harus memiliki tanggung jawab kerja karena kita tidak memisahkan antara
pengurus dengan anggota ketika dalam hal kerja.
Namun, karena, sekali
lagi, organisasi adalah gabungan dari individu-individu yang memiliki pemikiran
masing-masing, tanpa adanya unsur yang akan menyatukan pemikiran tersebut dalam
keseharian maka setiap anggota bisa jadi bekerja sekehendaknya sendiri. Unsur
ini akan memberikan arahan bersama atas kerja-kerja yang dilakukan. Dalam Liga,
unsur ini diwujudkan dengan pembangunan struktur organisasi, yang memiliki
fungsi untuk menggalang seluruh anggota dalam kerja-kerja aktif sehari-hari
organisasi.
Struktur organisasi
haruslah dibangun berdasarkan kondisi organisasi (keanggotaan, cakupan wilayah,
dan konsentrasi (prioritas) kerja). Artinya struktur berdiri di atas kerja dan
mengarahkan kerja itu sendiri. Tak ada guna membuat banyak departemen, ataupun
struktur eksekutif kota ketika tidak ada kebutuhan kerja yang mendasarinya. Tak
guna membuat departemen urusan transportasi, ketika transportasi bukanlah hal
yang sulit dilakukan. Tak guna membuat struktur wilayah baru ketika kota yang
dikoordinasikan baru satu buah. Birokrasi berfungsi untuk menghidari kerja yang
tumpang tindih (overlapping) bukan untuk menciptakan kerja yang tumpang tindih.
Kawan-kawan yang bertugas
di organ-organ pimpinan seperti Komisariat, Eksekutif Kota, sampai Eksekutif
Nasional adalah anggota-anggota yang harus menggalang anggota dalam kerja-kerja
aktif, memberikan arahan-arahan kerja, dan memastikan (mengontrol) kerja-kerja
berjalan sesuai dengan rencana. Karenanya mereka haruslah dipilih oleh anggota
lainnya atas dasar bahwa merekalah yang dianggap terbaik (dari pengetahuan dan
pengalaman kerja).
Kepemimpinan
anggota-anggota yang ditempatkan di struktur kepemimpinan dipertanggungjawabkan
secara rutin dalam permusyawaratan-permusyawaratan organisasi baik
konferensi-konferensi komisariat, kota, wilayah, dewan nasional, dan konggres.
Tetapi harus tetap diingat bahwa berjalannya organisasi tetaplah tanggung jawab
seluruh anggota, sebagai sebuah kolektif, bukan sebatas para pengurus.
BIDANG KERJA (DEPARTEMENTAL) DAN TERITORI (WILAYAH) KERJA
Dalam membagi-bagikan
tugas organisasi (membangun struktur) ada dua hal yang mendasarinya. Pertama
adalah bidang kerja, yaitu jenis-jenis ataupun perhatian kerja. Secara umum,
bidang kerja revolusioner ada tiga hal: aksi, pendidikan, dan penyediaan
bacaan. Aksi-aksi berfungsi sebagai sarana aktivitas politik terbuka dalam
melawan penindasan. Pendidikan berfungsi membentuk pola pikir yang relatif
seragam pada anggota (ideologi organisasi) dan memberikan keahlian-keahlian
dalam melakukan kerja-kerja. Dan penyediaan bahan bacaan adalah sarana untuk
memperkaya anggota-anggota dengan informasi-informasi (pengetahuan) yang mereka
butuhkan dalam menjalankan roda organisasi.
Tiga hal tersebut adalah
kerja-kerja harian sebuah organisasi revolusioner. Departemen-departemen adalah
struktur organisasi yang bertanggung jawab atas jalannya kerja-kerja harian ini
ataupun kerja-kerja rutin yang mendukung (diperlukan) untuk berjalannya
kerja-kerja ini. Secara rutin departemen-departemen dalam struktur kepemimpinan
(komisariat sampai dengan nasional) memberikan arahan-arahan (instruksi),
menyediakan fasilitas-fasilitas organisasi, dan melakukan perencanaan-perencanaan,
sehingga anggota dapat dengan baik melakukan kerja-kerja organisasi.
Selain membawahi
kerja-kerja rutin dalam bidang-bidang departemental, struktur juga harus
membawahi distribusi kerja yang menangani wilayah, kota, dan komisariat. Struktur
ini berhubungan dengan tempat kerja dari kerja-kerja departemental. Struktur
ini juga disusun vertikal (hirarkis) untuk membagi tingkat perhatian dan fokus
kerja.
Eksekutif kota lebih
fokus kerjanya untuk mengurus komisariat-komisariat yang ada di dalam kotanya
dan yang harus menjadi perhatiannya adalah kondisi obyektif kotanya. Eksekutif
Wilayah fokus kerjanya adalah mengurus kota-kota yang ada di bawahnya dan
perhatiannya adalah kondisi obyektif tingkat wilayah. Hal yang sama untuk
Eksekutif Nasional dan Komisariat.
Namun dalam pembangunan
kota dan wilayah janganlah mengikuti logika pembagian wilayah yang dibuat oleh
penguasa. Pada saat kita masih kecil, kita tidak akan mampu mengikutinya.
Contohnya, ketika belum cukup anggota dalam sebuah provinsi untuk memenuhi
struktur Eksekutif Wilayahnya, ada baiknya ia digabungkan saja dengan provinsi
lain yang terdekat untuk memenuhi struktur penuhnya. Karena itu dalam AD/ART
kita terdapat syarat-syarat minimal pembentukan struktur Komisariat, Eksekutif
Kota, dan Wilayah. Dan pada saat jumlah anggota kita sangat besar dalam sebuah
komisariat, kota, ataupun wilayah, dapat dibangun struktur komisariat, kota,
ataupun wilayah yang baru. Dalam sebuah komisariat ketika anggota-anggotanya
melebihi syarat penuh 20 sel misalnya (berarti 200 orang) dapat dibentuk
komisariat baru dalam kampus yang sama. Dalam sebuah kota (versi penguasa) jika
terdapat 30 komisariat penuh, hendaknya dibuat struktur Eksekutif Kota yang
baru. Artinya, struktur yang kita bangun haruslah berlandaskan kerja. Massa
yang masih kecil tidak membutuhkan struktur yang banyak, cukup saja yang dapat
memenuhi pembagian kerja-kerja departemental. Sedangkan massa yang sudah sangat
membesar membutuhkan struktur baru untuk memberikan kepemimpinan dan fungsi-fungsi
adminstratif lainnya.